KABARTERKINI.NEWS- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk terus membangun Indonesia terutama dari pinggiran dan seluruh pelosok wilayah yang selama ini tertinggal adalah sangat tinggi.
“Tidak hanya dibuktikan dengan kehadiran Presiden, namun juga untuk meyakinkan bahwa seluruh progres atau kemajuan pembangunan betul-betul bisa dicapai,” ungkap Menkeu saat meresmikan penataan kawasan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri serta proyek revitalisasi pantai Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu (9/1/2019).
Khusus untuk Maluku, dia menjelaskan, pemerintah pusat memahami bahwa Provinsi Maluku dari sisi dana alokasi khusus (DAU), yang merupakan transfer dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, mulai mendapatkan kenaikan di tahun 2018 dan 2019. Adapun jumlah DAU yang ditransfer mencapai Rp1,699 triliun.
“Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya Rp70 miliar 2014 sekarang mencapai Rp234 miliar di tahun 2019 dan DAK non fisik meningkat dari Rp231 miliar menjadi Rp649,9 miliar di tahun 2019,” timpal Menkeu.
Pemerintah juga masih memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi hasil. Selain itu, di masing-masing kota dan kabupaten di provinsi ini karena jumlah desa yang tertinggal cukup banyak juga mendapatkan transfer dana desa.
“Saya tentu berharap bahwa seluruh anggaran yang tadi disampaikan tetap bisa digunakan secara optimal juga tentu dikelola secara bersih dan bebas dari korupsi,” tegasnya.
Menkeu menambahkan, untuk proyek-proyek di Maluku, sebagian besar didanai melalui surat berharga syariah negara sejak tahun 2015. Provinsi Maluku termasuk daerah yang mendapatkan proyek yang didanai menggunakan dana surat berharga syariah negara secara cukup signifikan.
Dari tahun 2015 yang hanya Rp54 miliar untuk pembangunan jembatan Waelata Besar kemudian tahun 2016 meningkat sangat tinggi menjadi Rp481 miliar. Jadi hampir sembilan kali lipat untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan pembangunan dermaga TNI AL Tawiri yang dimulai secara multi year Rp20 miliar tahun 2016 dan selesai tahun ini.
Tahun 2017 Provinsi Maluku kembali mendapat proyek yang didanai melalui SBSN sebesar Rp386,3 miliar dan tahun 2016 menurun sedikit menjadi Rp226 miliar, sedangkan 2019 akan meningkat lagi menjadi Rp346,6 miliar.
Keseluruhan dana untuk pembangunan sebagian jalan raya, pembangunan infrastruktur pengelolaan sumberdaya air, dan pembangunan kampus-kampus Unpati, IAIN Ambon, dan asrama haji.
“Tadi gubernur menyampaikan pentingnya politik pembangunan dan politik anggaran yang bisa menangkap perbedaan yang sangat kaya di republik Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Ada dimensi kontinental yang disampaikan tetapi juga ada dimensi kepulauan dan Menkeu sudah sangat sering mendengar aspirasi tentang provinsi kepulauan untuk bisa direfleksikan dalam politik pembangunan dan politik anggaran.
“Kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam intrumen untuk bisa menangkan kebutuhan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan yang dari ujung timur hingga ujung barat, utara, maupun selatan,” tandas Sri Mulyani.
Semuanya membutuhkan sentuhan maupun perhatian yang penting di dalam membangun secara bersama dan berkeadilan.
Salah satu instrumen yang diharapkan gubernur dari sisi politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah yang dalam hal ini akan terlihat dari sisi formula tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk namun juga berdasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat tetapi juga laut.
“Kami akan memperhatikan apa yang disampaikan gubernur, dan berbagai infrastruktur jalan serta air sudah dibangun dan akses terhadap listrik sudah maka konektifitas dan aksesibilitas semakin baik,” katanya.***
Artikel ini disalin dari portal satumaluku.id/(mg-10/daniel leonard/ant)
