Oleh : Muhamat Fahrul | Praktisi Media Sosial dan Mainstream
KABARTERKINI.NEWS– SEJUMLAH proyek di kabupaten Seram Bagiam Barat (SBB) menarik perhatian Polisi untuk ditelisik. Proyek yang ditelisik Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berkaitan dengan dugaan kerugian anggaran negara maupun didalamnya ada unsur kolusi dan nepotisme.
Salah satu yang sementara tampak dikebut Polda Maluku ialah Rehabilitasi Gedung TP-PKK kabupaten Seram Bagian Barat.
Sejauh ini, Polda Maluku menjadi yang terbaik dalam mengawal sistem pengelolaan anggaran di kabupaten bertajub Saka Mese Nusa itu.
Dicontohkan, keberhasilan Polda Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam mengeksekusi kasus kapal cepat, meningkatkan mosi kepercayaan publik terhadap Polisi.
Uniknya di kabupaten SBB, kasus yang berhasil dikuak, bermula dari hal remeh-temeh. Seperti menangkap isu liar media sosial maupun dari mulut ke mulut warga. Jarang adanya laporan resmi masyarakat maupun organisasi.
Terbilang, rata-rata kasus dugaan Korupsi, selalu melibatkan orang dekat pimpinan daerah setingkat Bupati. Modusnya pun berbeda-beda.
Khusus dugaan Mark Up anggaran rehabilitasi gedung TP-PKK jelas sekali ditangani oleh orang dekat Pj. Bupati SBB. Bahkan kebanyakan warga yang ditemui, menyebut “itu sudara sekapung Pj Bupati yang kerja.”
Gedung TP-PKK tersebut sebagaimana informasi yang dihimpun penulis, bersumber dari dana alokasi umum dengan nilai Rp.850.563.391,56 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
Pembangunan kantor para istri pejabat daerah itu diendus adanya ketidak-sesuaian Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Yang mana harga satuan upah bahan tidak sama dengan harga analisa. Terlebih lagi, harga yang dipatok untuk instrumen pembangunannya diatas basic price daerah.
Selain itu, gedung yang direhab tersebut sebelumnya ialah kantor ketahanan pangan. Status lahannya milik pemerintah provinsi Maluku.
Krimsus Polda Maluku dalam menelisik dugaan Korupsi itu terbilang sangat teliti dan berhati-hati. Pasalnya, dalam pemeriksaan fisik bangunan beberapa waktu lalu, Krimsus membawa serta saksi ahli untuk mengetahui detail tata ruang banguan hasil rehab tersebut.
Selain itu, waktu yang cukup lama menjadikan kasus yang tengah bergulir itu semakin matang untuk tetap dilanjutkan prosesnya.
Pada 16 Januari 2024 lalu, Polda Maluku memeriksa Bos Perusahan CV. Aurora Marewangeng, Andi Nur Akbar.
Andi merupakan sosok pengusaha yang cukup populis di kota Kabupaten SBB, Piru. Andi merupakan orang dekat Pj. Bupati Andi Chandra As’adudin. Kabarnya, Andi merupakan saudara sekapung Pj. Bupati SBB.
Kedekatan sosok Andi selaku pemenang tender Rehab sekrtariat PKK semakin meyakinkan publik adanya dugaan yang berujung mark up, nepotisme maupun ada kolusi didalamnya.
Sosok Andi semakin menarik karena dikaitkan dengan sejumlah proyek lainnya. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur pendidikan yang dikerjakan Berdasar SK Bupati kepada kelompok masyarakat sebagai panitia pembangunan.
Andi juga dalam tutur sejumlah tokoh menyebut dirinya sering mencari lawan untuk mengeksekusi proyek yang telah bertuan.
Sejumlah isu yang dialamatkan ke pengusaha sekaligus politisi itu selalu terngiang dan didengungkan.bSehingga pada akhirnya Andi menjadi saksi atas isu-isu yang beredar saat ini.
Masalah orang dekat Bupati ini mesti jadi pelajaran dan bahan evaluasi bersama. Orang dekat harusnya menjadi tokoh utama mendukung integritas pemimpnnya. Menjadi kemudin dalam mengawal kepemimpinan. Bukan sebaliknya menjadi mudarat bagi pemimpin serta sistem yang ada.
Kini, biarkan Polisi bekerja sesuai tupoksinya. Sebagai bagian dari masyarakat SBB, saya sangat berterimaksih sekaligus mendukung kepolisian dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah agar benar-benar terbebas dari KKN.***
