KABARTERKINI,NEWS — Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam hal ini Bupati Seram Bagian Barat Moh. Yasi Payapo sudah terlanjur mengarahkan pihak Komando daerah Militer (Kodam) 16 Pattimura dalam penunjukan lokasi pembangunan Kodim Persiapan.
Bupati Payapo mengarahkan rombongan Kodam 16 Pattimura beberapa waktu lalu ke lahan yang masih diperberdebatakan hak kepemilikannya.
Parahnya, rombongan kodam dalam peninjauan lokasi itu dipimpin langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVI Pattimura Mayor Jenderal TNI Dr. Marga Taufiq, S.H. M.H.
Bupati yang juga ketua DPD Hanura Provinsi Maluku itu mengklaim tanah itu sudah selesai dikordinasikan dengan pemilik lahan. Namun nyatanya, loksi Waihuang yang dimaksud Payapo masih kontroversi dan berujung masalah.
Perihal itu, Pemkab SBB diam-diam melalui Plh Sekda SBB H.Syamsudin Silawane meminta Dandim persiapan serta perwira penghubung kodim Masohi bersama dirinya mendatangi mantan Bupati SBB dua periode, Bob Putilaihalat untuk meminta restu serta menyampaikan permohonan Maaf.
Informasi ini berdasarkan penuturan sumber terpercaya media ini di Piru, Kamis (22/08).
Sumber yang enggan namanya dipublis itu, Kepada media kemudian menuturkan dengan gamblang alasan perwakilan Pemkab SBB dan para perwira menengah tersebut menyambangi Putilaihalat.
“Silawane sambangi mantan Bupati SBB untuk meminta maaf. Hal ini disebabkan karena beberapa waktu lalu disela-sela kunjungan PANGDAM 16 PATIMURA, pemda SBB secara sengaja menunjukan lokasi pembangunan kodim persiapan SBB dalam area lahan milik mantan Bupati SBB yang bersertifikat.Hal itu sempat memicu ketegangan antara dua negeri di wilayah itu,” ungkap Sumber.
Menurut dia, areal lahan tersebut diserahkan oleh Negeri Eti kepada pemerintah daerah Kabupaten SBB.
“Tapi, teritorial lokasinya ada di dalam Negeri Piru dan sudah dibeli oleh Mantan Bupati SBB Jacobus Puttileihalat,” ungkap Sumber.
Lanjutnya, sehingga hal inilah menjadi bumerang, dan Pemda SBB disinyalir sebagai pemicu yang mengadudomba antara kedua negeri bertetangga itu dimana terkait areal/lokasi tanah yang ditunjukan Pemkab SBB ke Pangdam 16 Pattimura yang berukuran sekitar 4 hektar tersebut.
“Yang di tetapkan Pemda untuk pembangunan Kodim tersebut sudah melangar. Sangat di sayangkan hal ini membuat Pemerintah Daerah makin terbeban. apalagi jika pemilik lahan mengambil jalur hukum untuk proses Pemkab SBB terkait penyerobotan lahan bersertifikat itu,” cetusnya.
Menurutnya,Pemkab SBB kini merasa terbeban sehingga lewat Plh Setda SBB selaku perwakilan pemda terpaksa meminta Dandim persiapan serta perwira penghubung kodim Masohi untuk berkunjung langsung ke kediaman mantan Bupati SBB Jacobus Puttileihalat untuk meminta restu dan permohonan maaf.
“Hadirnya Plh Sekda SBB untuk meminta Mantan Bupati SBB agar bisa mempertimbangkan pelaporan yang direncanakan akan dilakukan melalui pengacara sang mantan bupati dua periode tersebut,” pungkasnya.
Sementara PLH Sekda SBB dihubungi media ini via seluler untuk konfirmasi tidak tersambung. Dua kali wartawan media ini ke rungannya namun PLH Sekda tidak di tempat.***Srl
