KABARTERKINI.NEWS– Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Buru Selatan kembali menyoroti masalah serius yang dihadapi masyarakat di wilayahnya, yakni terbatasnya akses transportasi laut.
Permasalahan ini dinilai telah menghambat mobilitas warga dan berdampak pada perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Ketua DPD KNPI Buru Selatan, Abdurrahman Bahta, mengungkapkan bahwa upaya pemerintah provinsi untuk menyediakan akses transportasi laut yang memadai belum optimal. Masyarakat Buru Selatan, menurutnya, masih harus bergantung pada armada feri yang sudah sangat tua dan tidak lagi layak beroperasi secara maksimal.
Namun, Bahta juga menekankan pentingnya solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini. Menurutnya, pemerintah provinsi harus segera merespons dengan memberikan subsidi operasional bagi armada feri yang ada dan, yang lebih mendesak, mengganti feri yang sudah uzur dengan armada baru yang lebih efisien dan aman.
“Penyediaan transportasi yang layak adalah hak dasar rakyat. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga tentang memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik,” ujar Bahta.
Bahta merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau. Menurutnya, keberlanjutan pelayanan transportasi laut harus menjadi prioritas pemerintah, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bahta juga mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola urusan perhubungan antarwilayah, termasuk transportasi laut. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah provinsi Maluku memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan adanya armada feri yang memadai di wilayah Buru Selatan.
Sebagai solusi konkret, KNPI Buru Selatan mendesak agar Pemerintah Provinsi Maluku tidak hanya berfokus pada aspek administratif atau pembangunan fisik lainnya, melainkan memberikan perhatian lebih pada pelayanan dasar seperti transportasi yang langsung berdampak pada kehidupan rakyat.
“Harapan kami, pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata untuk memastikan armada feri yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Kami juga meminta agar subsidi operasional diberikan agar tarif transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahta.
Masyarakat Buru Selatan, tambahnya, juga berharap agar ada transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah yang berkaitan dengan sektor perhubungan, agar tidak ada kesan bahwa kepentingan rakyat terlupakan di tengah prioritas pembangunan lainnya.
“Ketimpangan akses ini berpotensi memperburuk kesenjangan pembangunan antarwilayah di Maluku. Kami percaya dengan perhatian yang tepat, masalah ini bisa diatasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Buru Selatan dan Maluku secara keseluruhan,” tutup Bahta.***
