KABARTERKINI.NEWS – Guna mendapatkan berbagai pertanyaan dan masukan untuk kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, Himpunan Nelayan Mandiri Indonesia (HINMI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menggelar jumpa pers di kedai Kopi Aqiila pada Kamis, (05/09/19) kemarin.
Pembina HINMI Kabupaten SBT Martho Zaini Warat dalam dalam jumpa pers tersebut mengungkapkan, Kebutuhan Nelayan cukup banyak. Terutama tangkap ikan yang belum memadai. Penampungan ikan yang masih minim padahal potensi laut kita cukup banyak. Dan menurutnya, hasil itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten SBT.
“Kami fokus pada semua kebutuhan nelayan dan hari ini kita bahas yang pertama adalah semua kebutuhan mendasar nelayan yang ada di Kabupaten SBT harus terjawab kedepanya,” harap tokoh muda asal Watubela tersebut.
Dihadapan awak media, Warat yang juga Ketua LSM Kibar Maluku itu mengatakan, Pemda SBT seharunya banyak memberikan anggaran ke Dinas terkait. Untuk difokuskan dalam menjawab kebutuhan nelayan di seluruh pelosok bumi Ita Wotu Nusa.
“Saya berharap agar Pemda sebesar-besarnya menggelontarkan anggaran ke Dinas teknis untuk menjawab kebutuhan nelayan yang ada di Kabupaten SBT,” harapnya.
Tentang sara dan prasarana bagi nelayan di plosok sangat minim. Dirinya mencontohkan di daerah pulau seperti di Watubela, Pulau Panjang, Geser, dan Grogos itu seharunya sudah di adakan. Walaupun minim. Sehingga transaksi jual beli ikan bisa berjalan dengan baik. Maka roda perekonomian berputar dengan baik dan hal itu sangat membantu kehidupan kesejahteraan nelayan.
Dikatakanya, Langkah kedepanya akan dilakukan temu 5000 nelayan dengan Gubernur Maluku Murad Ismail agar Gubernur mengetahui apa kebutuhan para nelayan di Kabupaten SBT, Dirinya meminta kepada Latu Pati Maluku, agar di laut seram dilakukan sasi, untuk di manfaatkan sepenuhnya oleh kepentingan masyarakat nelayan di Kabupaten SBT.
Kata Dia, Pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) sejak tahun 2010 tak kunjung terealisasikan dalam bentuk regulasi dan program kebijakan. Dirinya juga meradang karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiiastuti telah memberikan kabar hoax kepada masyarakat.
“Ini adalah janji Menteri Susi, dan ini harus wajib hukumnya jangan cuman perhatikan Papua saja, tetapi kita Maluku punya kedaulatan dari sisi kelautan ini penting, tegasnya.
Senada Warat, Ahmad Voth Sekertaris Komisi C DPRD Kabupaten SBT dalam jmpa pers tersebut Dirinya mendukung pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail, Atas statemen “perang”.
“Saya berkewajiban untuk mengawal semua program yang diusulkan dari nelayan, maka saya berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan,” tutur Voth.
Politisi Gerindra asal SBT dalam forum nelayan itu mengatakan, sesegera mungkin semua pikiran nelayan dituangkan dalam satu bentuk rekomendasi “agar tidak terkesan ada rekayasa dan peryataan itu benar-benar dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam dari orang-orang nelayan” ucapnya.
Dikatakan anggota DPRD dua periode itu, Karena selama ini mereka ingin hidup layak seperti nelayan yang ada di Kabupaten dan Kecamatan-Kecamatan provinsi lain.
“Dari aspek pengawasan kami sudah melakukan. Namun beberapa hal teknis. Maka itu DPRD harus keras dalam memacu serta mengambil langkah dan tegas dalam pengawasan. Namun jangan. Dipersulit,” tutur Voth.
Karena menurut Voth, ada tiga hal penting saja di Kabupaten ini. Diantaranya, pelayanan pemerintahan, pelayan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Mereka ini masuk pada poin ketiga, merinding pelayanan masyarakat itu yang lebih baik. Oleh karena itu, apa yang menjadi program nelayan secara khusus segara dilakukan dengan baik, benar, merata agar bantuan yang diberikan juga tidak salah arah. “Jangan sampai pertanian diberikan bantuan nelayan. Kalau ada, saya rasa itu Natasa pengawasan buang salah” ucapnya.
Kepala Bagian Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten SBT La Mance pada kesempatan itu mengungkapkan, Apa yang menjadi kendala di tahun ini, semoga tahun depan tidak lagi menjadi kendala. Kegiatan seperti ini kedepannya agar lebih terarah. “Supaya dapat menciptakan kehidupan nelayanyan yang sejahtera,” tutur Lamance.
Dan diskusi harus berkelanjutan, La Mance harapkan proses dialog ini tidak sampai disini saja. Serta, usulan usulan yang dibuat segera dikomunikasikan, agar program yang disusun nanti, kedepannya bisa searah dengan yang di usul. “Supaya tidak adalagi ketimoangan,” ungkap La Mance.**(Im/Sof)
