KABARTERKINI.NEWS- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Ambon, menolak seruan aksi “people power” untuk menyikapi hasil Pemilu 2019.
Hal ini diungkapkan ketua PC Eksternal PMII Kota Ambon, Herman Nurlete, Minggu (19/05).
Dikatakan, apalagi pesta demokrasi lima tahunan tersebut dinilainya berjalan lancar, dan tinggal menunggu rekapitulasi dari KPU.
Menurut pihaknya, bahwa sebuah pesta demokrasi ini harus berjalan dengan lancar, tanpa ada provokasi dan intervensi untuk mengubah semua hasil.
Dengan gerakan ancaman “people power”, justru membuat dan memancing seolah-olah negara gagal menyelenggarakan Pemilu.
Ancaman “people power” juga mencederai spirit demokrasi yang beralaskan konstitusi bahkan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.
Sebab, seluruh sengketa kepemiluan telah disediakan perangkat penyelesaiannya, yakni melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Maka ajakan “show of force” dalam suasana pasca perhelatan demokrasi harus dibaca sebagai upaya pendelegitimasian atas lembaga-lembaga negara, atau bahkan upaya pembangkangan atas negara .
“Kita tidak menginginkan historis kejadian sebelumnya, tentang penggerakan masa untuk menggugat ataupun tidak percaya terhadap hasil dari pesta demokrasi dan kekecewaan terhadap pemerintah,” ungkap dia.
Dijelaskan, beberapa peristiwa kelam yang berlatar benturan politik kekuasaan, mulai dari PRRI/Permesta, peristiwa Madiun 1948, hingga yang paling gelap gerakan 30 September 1965 yang hingga kini masih seringkali menjadi pergunjingan otoritas HAM internasional.
“Hal itu amat disayangkan, apabila bangsa ini harus terlempar pada kubangan polemik masa silam, di tengah percepatan pembangunan dan kontestasi ekonomi global yang kian sengit,” papar mantan siswa ekspedisi rempah-rempah nusantara tersebut.
Karena itu, lanjut dia, PC. PMII KOTA AMBON meminta kepada seluruh elite politik untuk tidak melancarkan isu “people power,” karena memang pemilu berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu hasilnya dari KPU.
“Mungkin sedikit beberapa titik ada kejadian-kejadian, dan saya pikir pihak kepolisian maupun TNI sudah bisa meredamnya. Saya atas nama ketua Eksternal PC. PMII KOTA AMBON mengimbau kepada seluruh kaders PMII se kota ambon dan masyarakat agar berpikir cerdas dan bisa meredam konflik di level bawah,” tegasnya.
Menutup keterangannya, pihaknya sebagai “agent of change”, kontrol, dan agen sosial, bisa mengontrol agar people power ini tidak perlu terjadi.
“Kita harus bisa meredam konflik-konflik di bawah, karena akan merugikan semua pihak. Dan kita juga tidak mau, penggerakan massa dan penggerakan opini ini dimanfaatkan elit-elit politik. Kita menekankan kepada elit politik untuk tidak gaduh, karena sangat berbahaya khususnya di wilayah akar rumput,” pungkasnya.
Pernyataan Resmi Ketua Cabang PC PMII Kota Ambon
Saiful Renuat ketua umum PC PMII kota Ambon mengamini pernyataan rekan pengurusnya.
Renuat mengaku, saat ini pihaknya secara kolektif tengah mensosialisasikan hasil kajian PMII kota Ambon perihal ancaman “People Power.”
“Yang disampaikan pengurus saya benar adanya. Itu hasil kajian secara umum. Pada dasarnya kami menyatakan gerakan yang didengungkan pak Amin Rais sangat mengancam NKRI,” akui dia.
Dia menghimbau, masyarakat kota Ambon khususnya dan Maluku umumnya tidak terprovokasi persoalan gerakan itu.
“Kami percaya kinerja lembaga dalam hal ini KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Disamping eksistensi lembaga lembaga kehormatan lainnya bisa mewadahi keluhan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk mereka merekan yang yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019. People Power adalah nyata ancaman keutuhan NKRI,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Renuat mengajak seluruh OKP kota Ambon yang tergabung dalam cipayung turut ambil bagian dalam agenda deklarasi tolak gerakan “people power”.*** Rul
