KABARTERKINI.NEWS – Mengemban misi mulia sebagai Duta Parenting Maluku untuk program penurunan angka stunting, istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail kembali mengunjungi daerah yang menjadi lokus stanting di Provinsi Maluku.
Widya dan rombongan mengunjungi bumi berjuluk ‘Jargaria’ sekaligus mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Meisye Gonga sebagai Jinang (mama/ibu) Parenting Kabupaten Aru.
Pengukuhan ditandai dengan penyematan selendang Jinang Parenting usai membuka pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru yang digelar di Gedung Kesenian Sitakena, Kota Dobo, Kamis (13/11).
“Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan hikmat dan hidayah-Nya dalam mengemban tanggung jawab ini,”kata Widya.
Jinang Parenting Kabupaten Aru, Ny. Meisye saat menyampaikan sekapur sirih mengungkapkan pengukuhan dirinya merupakan spirit baru untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Melalui pengukuhan ini, tentunya Saya memiliki tanggung jawab berat untuk bersama-sama perangi stunting. Dan ini menjadi spirit untuk melihat Aru sebagai lokus perubahan cara pandang masyarakat terhadap pola hidup. Stigma bahwa kasus bukan warisan yang perlu ditangisi namun diperbaiki. Terhadap tugas ini, Saya butuh kerjasama untuk bersama perangi stunting,” jelas Wisya.
Sebelumnya, Widya yang juga Ketua PKK Provinsi Maluku, saat membuka Pertemuan Koordinasi Terpadu mengungkapkan keprihatinannya karena stunting masih tinggi di Privinsi Maluku termasuk di Kabupaten Kepulauan Aru, padahal daerah ini miliki sumber daya alam yang melimpah.
“Saya sedih dan prihatin karena kita kaya akan sumber daya alam. Ikan dan umbi-umbian melimpah tapi kenapa stunting masih tinggi d beberapa tempat. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Menurut Widya, terdapat 10 desa di Kabupaten Aru yang merupakan lokus stunting. Untuk itu, dirinya beserta rombongan antara lain Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Ike Pontoh beserta OPD terkait di kabupaten tersebut akan mengunjungi desa Wakua Kecamatan Aru Timur.
“Saya akan kunjungi desa Wakua, desa lokus stunting untuk melihat secara langsung kegiatan di sana. Saya bersyukur bisa hadir di sini. Saya ibunya orang Maluku, istri gubernur. Siapa lagi kalau bukan saya selaku ibunya orang Maluku yang datang untuk melihat,” terangnya.
Widya mengaku bahagia karena bisa melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) sebagai Duta Parenting di daerah lokus prioritas penanggulangan percepatan stunting di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Saya bahagia karena bisa Kunker di sini karena ingin bersilahturahmi dan bersama bergandengan tangan, bekerjasama untuk percepatan penurunan stunting,”terangnya.
Bunda PAUD Maluku ini memaparkan, bahwa kendati ada penurunan angka stunting di Maluku, namun masih di bawah standar WHO. Widya mengaku heran karena kekayaan alam yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan kenyataan adanya stunting.
“Kekayaan alam yang melimpah harusnya angka stunting-nya rendah, bahkan tidak ada. Namun ternyata masih tergolong tinggi. Tahun 2017 masih ada 34,02 persen dan tahun 2018 turun menjadi 28,05. Namun untuk standar WHO harus di angka kurang dari 20 persen,” jelasnya.
Dijelaskan, stunting berpengaruh bukan hanya terhadap tinggi badan namun juga tingkat kecerdasan dan status kesehatan. Karenanya jangan terlambat mendeteksi kondisi ini.
“Penanggulangan stunting jadi tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah namun semua. Mari kita cegah stunting dan ini visi bersama,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Aru Johan Gonga mengakui bahwa kabupaten yang dpimpinnya memiliki angka penderita stunting yang tinggi. Namun diakuinya tak pernah ada bencana kelaparan yang melanda.
“Angka stunting dan angka kemiskinan tinggi tapi di Aru tak pernah alami kelaparan. Mungkin ini disebabkan karena pola hidup,” kata Gonga yang juga merupakan dokter.
Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait cara mendapatkan gizi yang seimbang terutama di 1000 hari pertama. Dan Pemerintah Kabupaten Aru tekah berkomitmen untuk menurunkan angka Stunting ini, namun diperlukan sinergitas lintas sektor.
“Semua harus terlibat dari kabupaten sampai desa. Termasuk kader posyandu juga harus terlibat karena merupakan garda terdepan,” tegasnya.
Untuk diketahui, Pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru itu dihadiri oleh Wakil Bupati, Muin Sogalrey, Kadis Kesehatan Provinsi Ike Pontoh, hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita termasuk pengurus PKK Aru, serta Forkopimda. Sementara narasumber berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.*** RISKA
