KABARTERKINI.NEWS– Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK dalam lawatan kerjanya ke Provinsi Maluku dalam rangka melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan pencegahan korupsi di Provinsi Maluku pada Kamis (12/9) mendatangi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dalam kunjungannya ke Kantor Bupati SBB, Tim yang berkantor di KPK tersebut melakukan serangkaian agenda diantaranya mengecek sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan Aksi Pencegahan Korupsi di Pemda SBB.
Rivai Seknun, anggota Tim Teknis PK perwakilan dari Kemendagri saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon menerangkan bahwa, agenda kunjungan ke SBB dipilih karena Bumi Saka Mese Nusa tersebut dalam pelaporan aksi mengalami beberapa kendala teknis serta menjadi daerah prioritas mereka.
“Kenapa kabupaten SBB yang dipilih. Sebabnya, pertama hasil pantauan kami serta laporan dari SBB pada masa pelaporan Aksi mengalami berbagai kendala teknis. Kedua, sebab SBB sejak awal memang sudah diagendakan untuk dilakukan pengawalan intens oleh Tim. Bukan karena bermasalah, tetapi secara periodik kami ingin ada percepatan upaya perbaikan,” bebernya.
Ditanyai perihal komitmen pencegahan korupsi pemda SBB, dirinya mengapresiasi respon dan komitmen pemerintah daerah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi respon dan keseriusan pemda SBB dalam melakukan berbagai upaya perbaikan. Terbukti sejak kami datang dan melakukan serangkaian kunjungan lapangan dan mengecek langsung ke unit teknis pelaksana aksi, mayoritas pimpinan perangkat daerah yang diketuai langsung oleh Pak Asisten I turut mendampingi. Tentu bagi kami ini menunjukkan komitmen yang kuat oleh pemda,” jelas dia.
Dijelaskan, beberapa aksi yang menjadi sorotan Tim Stranas PK diantaranya kelembagaan dan ketersediaan SDM Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBK) Serta Basis Data Terpadu (BDT) Bantuan Sosial dan Jaminan Kesehatan.
Beberapa kesepakatan pun menurutnya telah dibahas bersama para pimpinan perangkat daerah guna melakukan percepatan capaian aksi pencegahan korupsi.
Ditegaskan, sudah ada kesepakatan bersama pemda terkait beberapa hal khususnya pada aspek pengadaan barang dan jasa serta perbaikan basis data terpadu bantuan sosial dan subsidi.
“Kami berharap kesepakatan tersebut dapat ditindaklanjuti dan akan kami pantau secara periodik. Pak Inspektur SBB juga berkomitmen untuk terus mengawal dan memantau secara internal,” tutupnya.**** TIM
