KABARTERKINI.NEWS– Isu tambang di Raja Ampat kembali mencuat. Di balik riuhnya media sosial dan derasnya pemberitaan, Forum Moeda Indonesia (FORMID) mencium aroma tak sedap: ada skenario politik yang sengaja dirancang untuk menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Ketua Umum FORMID, Abubakar Solissa, tidak menutupi kekhawatirannya. Ia menyebut isu ini bukan sekadar soal tambang atau lingkungan—tetapi tentang karakter, reputasi, dan kepentingan politik.
“Isu ini bukan berdiri sendiri. Ini disusun, diframing, dan digoreng untuk menghantam Bang Bahlil,” ujar Abubakar tegas dalam pernyataannya, Minggu (8/6/2025).
Menurut Abubakar, opini publik saat ini tengah diarahkan pada satu titik: membentuk citra seolah-olah Bahlil membiarkan kerusakan lingkungan demi kepentingan korporasi. Padahal, izin tambang yang dipermasalahkan itu telah diberikan sejak 2017, jauh sebelum Bahlil menduduki kursi menteri.
“Saat izin itu terbit, Bang Bahlil belum berada di pemerintahan. Ini fakta yang terus disembunyikan dari narasi-narasi yang berkembang di luar sana,” lanjutnya.
Isu ini mencuat bersamaan dengan meningkatnya popularitas Bahlil di tengah publik, yang dinilai sebagai sosok muda dari timur Indonesia yang progresif dan responsif. FORMID menilai ada keterkaitan antara momentum politik dan narasi yang sedang dimainkan.
Sekretaris Jenderal FORMID, Syaf Lessy, juga turut bersuara. Ia menilai framing media sosial telah menyesatkan banyak pihak soal letak geografis aktivitas tambang PT GAG Nikel.
“Pulau Gag itu 30 sampai 40 kilometer jauhnya dari Piaynemo, pusat destinasi Raja Ampat. Tidak ada aktivitas tambang di tempat wisata. Tapi publik dibuat seolah-olah pariwisata kita rusak total,” jelasnya.
Lebih dari itu, menurut Syaf, justru Bahlil adalah menteri yang berani ambil sikap: turun langsung, berdialog dengan warga, dan memutuskan pembekuan sementara tambang sebagai bentuk kehati-hatian.
“Bang Bahlil tidak defensif. Ia terbuka, tanggap, dan bertindak. Tapi yang disorot justru hanya sisi negatif yang tidak sesuai fakta,” ujarnya.
Bagi FORMID, ini bukan hanya soal membela seorang menteri, tapi tentang membongkar pola serangan politik terselubung yang bisa merusak kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan.
“Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan politik kotor mengaburkan kebenaran,” pungkas Abubakar.***
