KABARTERKINI.NEWS – Juru bicara fraksi Nasdem DPRD kabupaten Seram Bagian Barat dalam penyampaian pandangan kata putus akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi Perda APBD menyentil anggaran 7 milyar.
Anggaran yang belakangan diketahui diperuntukan untuk pengadaan kapal cepat milik pemda lewat Dinas Perhubungan Kabupaten SBB tersebut diendus bukan kebutuhan urgen. Untuk itu, fraksi restorasi kabupaten SBB itu keberatan.
Bahkan Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, lepas tangan perihal anggaran 7 miliar tersebut jika di kemudia hari terjadi penyimpangan.
Menurut Wakano R-APBD kabupaten SBB tahun 2020 yang dianggarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat sebesar satu triliun delapan puluh satu milyar lebih ini mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2019 .
“Ini menjadi perhatian khusus bagi Bupati dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegas Wakano saat sampaikan putusan akhir fraksi Nasdem Sabtu 14/12/2019 kemarin.
Soal anggaran 7 milyar lebih, ditegaskannya Wakano kalau ada anggaran sebesar 7,5 milyar partai Nasdem tidak akan bertanggung jawab dikemudian hari jika terjadi hal – hal yang melanggar hukum karena program kegiatan tersebut. Dan dokumen RAPBD Seram Bagian Barat sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 17 ayat 1 , 2 dan 3.
“Jika dikemudian hari terjadi dampak hukum terhadap program tersebut, maka pelaksanaannya kami tidak bertanggungjawab Itu benteng hukum,” Tegas Wakano.
Kepada media ini Wakano menegaskan, “ini catatan, jika dikemudian hari ada cacat hukum terkait anggaran 7,5 Milyar itu maka kami tidak bertangung jawab. Saya juga tidak memastikan dan tidak hendaki seperti itu, jika hal itu terjadi apa mau dikata dan itu catatan yang kita pegang jika terjadi di kemudian hari. Saya lagi saya tidak menghendakinya hal itu terjadi,” tambah dia menegaskan.
Dikatakan, hal itu juga menjadi kepentingan daerah, tapi kalau kami dari fraksi nasdem pada dasarnya dan awalnya kami tidak melihat itu sebagai suatu urgen yang diprioritaskan.
“Ada masalah prioritas yang banyak bisa digunakan untuk perbaikan jalan lintas untuk anggaran 7 milyar itu, hal ini untuk kesejahteraan masyarakat SBB,” cetusnya.*** FIT
