Aksi AMAS SBB Itu Ironi, PIAC: Semua Pihak Dirugikan

Kabar Nasional News

KABARTERKINI.NEWS– Direktur Eksekutif Pemuda Indonesia Anti Korupsi Alias PIAC, Muhammad Tasrif Tuasamu, menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Saka Mese Nusa (AMAS), di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), November lalu.

Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan itu. Ia menilai, aksi dengan mengatasnamakan masyarakat adat lantas membela Bupati Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo, merupakan tindakan yang sangat merugikan sekaligus mengecewakan semua pihak.

“Sejak kapan aktivis bela koruptor?,” gusar Tuasamu

Dia menegaskan, reformasi kian terang. Bahkan, reformasi menuntut semua pihak untuk melakukan perlawanan terhadap koruptor.

Ironinya, ada aktivis Maluku bertandang ke Gedung KPK melakukan pembelaan terhadap Bupati Seram Bagian Barat. Padahal bupatinya diduga korupsi.

“Bupatinya diduga korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Anehnya, ada aktivis yang datang dan membela Bupati. Sangat disayangkan, saya prihatin atas aksi unjuk rasa tersebut,” sesal Tuasamu kepada media ini, Selasa (3/12/2019).

Menyikapi perihal tersebut, Tuasamu menegaskan, pihaknya akan mendorong KPK melakukan pemeriksaan terhadap Yasin Payapo, atas dugaan kasus korupsi ADD tahun 2017 dan dugaan penyuapan untuk meluruskan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2018.

“Kami akan mendorong KPK agar melakukan pemeriksaan terhadap Yasin Payapo. Selain dugaan pemotongan ADD juga dugaan penyuapan untuk memuluskan LPJ APBD 2018. Sebagaimana terbukti, Hendrik Seriholo mantan Anggota DPRD Seram Bagian Barat dari Fraksi Partai Golkar, waktu itu mengembalikan uang saat sidang paripurna. Bahkan videonya sempat viral. Prinsipnya, KPK harus jelih,” tegasnya.

Di akhir komentarnya, dia menyangkan jika KPK selaku lembaga negara yang berfungsi melakukan pemberantasan terhadap korupsi, menerima aksi pembelaan kelompok pendemo tersebut.
“Sangat jelas, aksi tersebut bertolak belakang dengan cita-cita KPK. Bila perlu, KPK harus turun langsung di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memeriksa bupatinya. Aktivis yang bela Bupati itu Ngaur,” tandasnya.*** BerandaTerkini/Tda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.