KABARTERKINI.NEWS– Saadiay Uluputty anggota DPR-RI yang baru dilantik langsung menunjukan taring menerkam pernyataan Wiranto. Padahal, Saadia diketahui baru resmi dilantik Selasa (01/09), kemarin.
Dalam keterangannya kepada Pers di Jakarta, Rabu (02/10), Fraksi PKS, ini mengaku tersinggung. Dan tentu kata dia masyarakat Maluku umumnya merasa tersinggung, marah, atas pernyataan seorang pejabat negara, Menko Polhukam, Wiranto.
“Kami harap Pak Wiranto, supaya segera meminta maaf atas pernyataannya yang sudah melukai hati masyarakat Maluku itu,” ujar Uluputty.
Lanjut Uluputty, Maluku bukan warga negara kelas dua di negara ini, sehingga seenaknya disudutkan. Ingat, Maluku juga adalah salah satu provinsi yang ikut memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia.
“Tapi hari ini Maluku merasa dianaktirikan. Bahkan beberapa hal yang sudah dijanjikan pemerintah pusat, seperti lumbung ikan nasional, namun hingga kini belum juga terealisasi,” singkatnya.
Pernyataan Kontroversial Wiranto
Sebagiman dikutip dalam laman suara.com, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan kondisi terkini di Ambon, Maluku pascagempa magnitudo 6,5 pada Senin (30/9/2019) hari ini.
Dia meminta pengungsi kembali ke rumah agar tak menjadi beban pemerintah.
Menurut Wiranto, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian meski gempa sudah tidak terjadi kembali.
Banyaknya pengungsi ini disebut Wiranto akibat dampak dari penyebaran informasi yang menakut-nakuti warga akan gempa susulan dan ancaman tsunami.
“Pengungsi ini ditakuti adanya informasi adanya gempa susulan yang lebih besar, ditakuti adanya tsunami akibat gempa, padahal tidak ada badan resmi manapun yang mengumumkan itu,” kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (30/9/2019).
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman dan pemerintah harus menanggung kehidupan mereka di pengungsian.
“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya***RUL/TIM
