KABARTERKINI.NEWS– Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat saat dinahkodai oleh Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina dengan Visi – Misi Kase Bae SBB masih jauh dari apa yang diharapkan.
Dimana cita – cita mereka berdua untuk membangun Kabupaten SBB sesuai dengan program program dan janji politik belum terlihat kenampakannya.
Pasalnya, kehadiran pemerintahan Kabupaten SBB yang baru ini dengan jargon ” Kase Bae SBB” hanya isapan jempol, lantaran banyak dinamika yang terjadi dibawah Kepemimpinan Payapo – Akerina akhir akhir ini.
Salah satu yang menjadi dinamika saat ini adalah semua Desa dalam Kabupaten SBB mayoritasnya di pimpin oleh Penjabat.
Kepada KABARTERKINI, Husen Latif ,SH. Pemuda Asal Katapang Kecamatan Huamuale mengatakan, Pemerintah Daerah haruslah cerdas melantik penjabat Desa agar tidak terkesan Pemda SBB multitafsir dalam melakukan kewenangannya.
“Ini membuktikan bahwa Pemda SBB dalam hal ini Bupati Moh Yasin Payapo tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan UU dan Peraturan PP yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat” Ungkapnya
Menurut Latif Pantaskah Desa yang sudah memiliki identitas sebagai negeri adat dibuat polemik dengan status dijabat oleh seorang pejabat.
” Ini sangat aneh dengan sendiri pemda SBB sudah membuat pemerintah Desa menjadi pemerintahan transisi” Jelasnya
Latif berpikir bahwa pemerintah daerah begitu krisis akan ide sehingga terjadinya dinamika – dinamika dalam masyarakat Kabupaten SBB, terutama pada negeri adat tidak di siasati dengan baik.
“Kita di ajarkan untuk tunduk terhadap UU bukan terhadap sebuah kebijakan,yang dianggap selalu benar oleh Pemkab SBB” Tutupnya ***FIT
