KABARTERKINI.NEWS- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Piru kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendapat penilain buruk segi pelayanan. Penilaian Ombusmen provinsi Malukuu waktu lalu itu tentu memberikan kesan negatif terhadap tata kelola RSUD tersebut.
Hal ini disampaikan Hi Abdul Rauf Latulumamina ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten SBB, Jumaat (31/01).
Latulumamina mengingatkan, RSUD Piru butuh manajemen pengelolaan rumah sakit yang baik. Tugas itu tentu berat dipikul oleh direktur RSUD Piru yang baru dilantik oleh Bupati Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo.
“Salah satu tugas dirut baru harus merubah “image” negatif masyarakat SBB terhadap pelayanan RSUD negatif selama ini. Perbaiki pelayanan,” tegas Latumahina.
Selain perbaiki pelayanan lanjut dia, ketersediaan tenaga dokter perlu ditertibkan pula. Dalam hal ini dokter-dokter yang sudah dikontrak mestinya mengacu kepada kontrak kerja yang jelas sehingga ada reward dan punisman bagi dokter yang melanggar kontrak kerja.
“Selama ini tidak ada kontrak kerja sehingga banyak dokter yang dikontrak melanggar kontrak kerja dan bahkan ada tenaga dokter yang sudah dibayar tapi tidak berpengaruh kepada pelayanan karena para dokter tersebut tidak standbye dirumah sakit akibat tidak diikat dengan kontrak kerja yang jelas,” endusnya.
Ia menegaskan, Dokter sudah ada dibayar dengan gaji yang lumayan tapi malas berkantor. Kelemahannya tidak ada kontrak kerja yang jelas antara RSUD dengan mereka.
“Mestinya managemen rumah sakit dibenahi dulu dan ini poinnya,” tekan dia.
“Saya lihat banyak sekali pengadaan dalam anggaran 2019 yang lalu, tapi ternyata masih saja ada laporan kekurangan peralatan. Latulumamina sarankan semua aset rumah sakit yang telah diadakan selama ini di audit dan diinventaris,” tambah Latumahina.
Dijelaskan, banyak sekali pengadaan dirumah sakit tapi tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan. benahi manajemen rumah sakitnya dan Pelayanan kepada pasien di perbaiki.
“Karena semuanya jeblok, itu hasil penilaian ombusmen Maluku terburuk,” paparnya.
Menurut Latulumamina, manajemen rumah sakit itu secara umum terkait dengan pengelolaan rumah sakit mulai dari pelayanan kepada pasien. Ketersedian tenaga medis dan dokter ini sudah ada tapi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Dokter sudah ada dibayar dengan gaji yang lumayan tapi jarang masuk. Kelemahan nya tidak ada kontrak kerja yang jelas antara RSUD dengan mereka tenaga medis yang kita tahu banyak tenaga kontrak di RSUD tapi pelayanan jeblok.
Dan ini ada pada tingkat okupasi pasien di RSUD tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan kemereka. Kenapa tingkat okupasinya rendah , karena tingkat kepercayaan kepada rumah sakit sangat rendah.Kenapa tingkat kepercayaan masyarakat rendah, karena pelayanannya jeblok dan ini saling terkait” Cetus Latulumamina.
Politisi kawakan menyatakan, hal ini terbukti dari data yang menunjukkan tingkat okupasi pasien di rsu yang rendah. Ini di sinyalir terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap RSUD. Kenapa tingkat kepercayaan masyarakat rendah, karena memang kenyataan pelayanannya jeblok dengan segala persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik saat ini.
“Lalu bagaimana dengan anggaran yang dikucurkan dengan jumlah yang cukup besar kepada mereka yang alokasi dana pada tahun 2019 mencapai 20 milyar dan di tahun 2020 mencapai 18 Milyar mestinya sejalan dengan peningkatan pelayanan. Ini tugas dirut baru benahi manajemen rumah sakitnya karena sangat buruk,” tegasnya menekan.
Kenyataan akan penilaian masyarakat selama ini juga hasil penilaian ombusmen bahwa pelayanan RSUD Piru SBB terburuk berada di zona merah.
“Dengan adanya direktur RSUD Piru yang baru dapat merubah sistem pelayanan yang selama ini masuk dalam katagori pelayanan terburuk berdasarkan hasil ombudsmen provinsi Maluku,” pungkasnya.** Srl
