KABARTERKINI.NEWS- GUNA menunjang iklim perekonomian warga Maluku khususnya para pencari kerja dalam menghadapi lahan baru gas abadi di Masela, pemerintah provinsi Maluku melakukan terobosan dengan menggandeng Badan Penyelenggara – Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP-JAMSOSTEK).
Pemerintah Provinsi Maluku BP-JAMSOSTEK menggelar penandatangani nota kesepahaman atau MoU Pelatihan Pra-Kerja, Sabtu (23/11).
Penandatanganan kesepahaman itu berlansung di Restoran Plataran, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Hadir dalam agenda penting itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Toto Suharto dan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Toto Suharto, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman merupakan bentuk sinergitas BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Maluku guna pengembangan sumber daya manusia di Maluku, sekaligus disiapkan untuk pengembangan Blok Masela, termasuk mendukung proses pembangunan di daerah-daerah.
“Kami harap sinergitas melalui pelatihan ini dapat dikembangkan potensi dan kualitas SDM di wilayah Maluku,” katanya.
Toto didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Maluku, Alias Muin, mengaku, BPJS juga telah menempatkan dana deposito sebesar Rp1,1 triliun per 23 September 2019, guna menunjang iklim usaha dan menggerakkan roda perekonomian di Maluku.
“Ini bukti serius BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung penuh Pemerintah Maluku,” ujarnya.
Calon pekerja yang akan memperoleh pelatihan pra-kerja sebagai tindak-lanjut dari penandatangan MoU sebanyak 400 orang. Seluruh biaya pelaksanaan pelatihan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan melalui bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang merupakan progran CSR dari BPJS.
“Pemerintah Maluku sangat mengapresiasi bantuan TJSL BP-JAMSOSTEK, karena dapat memberikan bekal bagi calon tenaga kerja baik dari sisi pengetahuan maupun keahlian. Sebelum menjadi tenaga kerja di Blok Masela, mereka sudah punya pemahaman,” kata Gubernur.
Mereka juga, lanjut Gubernur, bisa disalurkan ke daerah-daerah lain di Provinsi Maluku.
Gubernur menegaskan, 400 calon tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan pra-kerja ini sama sekali tidak dipungut biaya oleh pemerintah maupun pihak manapun.
“Calon tenaga kerja yang akan memperoleh vokasi atau pelatihan persiapan pra-kerja ini tak dipungut biaya sepeserpun. Ini rekomendasi dari Pemerintah Maluku,” katanya.*** RISKA
