KABARTERKINI.NEWS – Komisi C DPRD kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui ketua komisi, La Maaruf Tomia menyarankan pemerintah kabupaten (Pemkab) membijaki anggaran mendahului APBD-perubahan untuk penanganan gedung Sekolah Dasar (SD) di Negeri Hualoy, Kamis (13/06).
Tomia kepada media ini di Piru menjelaskan, terkait gedung sekolah di Kecamatan Amalatu Kabupaten SBB yang terbakar beberapa waktu lalu, komisi C DPRD SBB telah melakukan kunjungan langsung ke Negeri Hualoy pada tanggal 16 Maret 2019 untuk melihat kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) secara ril di lapangan.
“Berdasarkan hasil kunjungan, Komisi C DPRD SBB telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB untuk laksanakan rapat dengar pendapat,” ungkap Maaruf.
Dilanjutkan, dalam perkembangannya dinas pendidikan hanya dapat melakukan pendampingan tanggap darurat dengan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah negeri Hualoy untuk alternatif tempat dan proses belajar mengajar.
“Upaya koddinasi dan langkah langkah Dinas Pendidikan patut diapresiasi,” ungkapnya.
Maaruf menjelaskan, namun terkait dengan rehabilitasi gedung/sarana dan prasarana tentu ada mekanisme tertentu yang harus ditempuh. Olehnya rapat dengar pendapat itu disepakati untuk ada rapat gabungan antara Komisi C DPRD SBB,Badan Anggaran DPRD SBB dan Tim Anggaran Eksekutif.
Pada kesempatan besoknya, lanjut dia, tim anggaran Eksekutif tidak menghadiri undangan pihak DPRD SBB dalam hal ini Komisi C dan ujungnya rapat dengar pendapat bersama tim anggaran eksekutif tidak dapat dilaksanakan .
“Sehingga pada kesempatan selanjutnya yakni tanggal 21 Mei 2019 dilakukan rapat dengar pendapat gabungan komisi dengan Forkopimda SBB di kantor DPRD SBB dan melahirkan beberapa rekomendasi termasuk salah satunya adalah pembangunan kembali gedung sekolah yang terbakar,” ucap Tomia.
Ditanyakan perihal tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Maaruf menjelaskan, karena rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi C DPRD SBB, badan anggaran DPRD SBB dan tim anggaran eksekutif tidak dapat dilakukan untuk membicarakan kebijakan anggaran terkait pembangunan kembali gedung yang terbakar tersebut karena tim anggaran tidak hadir.
Maka pihaknya menyarankan dan mendorong pemerintah daerah SBB melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk dapat melakukan kebijakan anggaran mendahului APBD-perubahan berdasarkan rekomendasi DPRD yang ada sebagai dasar kebijakan.
“Sehingga pada waktu pembahasan APBD-perubahan 2019 tinggal dimasukan. Dari mana anggarannya? Ya dapat menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) kita ” cetus Maaruf.
Maaruf mengakui, ada dana 5 Milyar Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2019, dan kalau gunakan tentunya harus sesuai dengan peruntukan agar anggarannya tepat sasaran karena itu bencana sosial.
“Bisa dipakai sebagian untuk bangun gedung sekolah, biar ada prospek tanggung jawab pemerintah, sisanya biar nanti dianggarkan tahun 2020,” beber Tomia ***Fit
