KABARTERKINI.NEWS– Kabar dugaan habisnya stok blangko Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di kantor Dinas Kependudukan catatan Sipil kabupataen Seram Bagian Barat (SBB) sudah mencapai sebulan sejak di informaskan akhir bulan Februari lalu.
Sebelumnya dilaporkan logistik blangko di dinas tersebut mengalami kekosongan sudah mencapai 5 bulan lamanya.
Hingga hari ini, Rabu (20/03) kekisingan logistik itu masih berlangsung. Pihak Dinas Catatan sipil kabupaten SBB seakan duduk manis dan tinggal diam dengan masalah kekosongan blangko Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang tengah dihadapi.
Ujungnya, masyarakat SBB kembali yang dikorbankan. Masyarakat resah dalam melakukan pengurusan administrasi.
Ats hal itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten SBB angkat bicara terkait persoalan ini, yang diwakili oleh Sekertaris Tamrin Hitimala. Kepada media ini di Piru, dirinya menyatakan, harusnya, kantor dinas itu ektra aktif dalam memberikan pelaynan terhadap masyarakat.
“Diskucapil memiliki fungsi utama sebagi kelengkapan administrasi diri setiap masyarakat baik perorangan maupun kelompok, seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan dan Kartu Keluarga (KK) kelompok atau keluarga, dan kedua bahan sangat penting dan berperngaruh oleh setiap warga negara Indonesia dalam melakukan proses apa saja dan kemana saja pasti KTP dan KK itu dibutuhkan,” papar Hitimala.
Dikatakan, jika saat ini Diskucapil SBB nyatakan bahwa blangko KK dan KTP habis lantas masyarakat SBB mau kemana untuk buat jati diri mereka, lebih ironis blangko tersebut telah habis kurang lebih 5 bulan berjalan.
“Maka timbul pertanyaan bagi penyelenggara dinas Diskucapil dalam hal ini kepala dinas daman kenarja mereka selama 5 bulan tersebut. Apakah cuman duduk diam dan ada warga yang datang berpengurusan dan jawabanya kepada mereka ” Maaf Pak/Ibu Blangko Habis Nanti ada bru datang cek,” endusnya.
Dan telah seperti ini, lanjut diam siapa yang dikorbankan ?. Otomatis masyarakat, Apalagi warga yang berada di daerah jauh seperti di Pulau Kelang dan Kepulauan Manipa, mereka harus merobek anggaran mencapai 300 ribu untuk sampai di kabupaten untuk membuat KK dan KTP jika sampai dan balik tidak membawa hasil dengan alasan blangko habis kira kira bagaimana apakah mereka balik lagi.
“Oleh karena Itu Kami Pemuda Muhammadiyah Kabupaten SBB menekan pihak Catatan Sipil segera mengambil langkah untuk bisa mendapatkan blangko KK dan KTP yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jika dibiarkan maka rakyat terus dikorbankan,” ungkap Hitimala
Dari masalah tersebut pihak media melakukan konfirmasi dengan pihak Catatan Sipil SBB dalam hal ini Kepala dinas J Ahyate , tetapi tidak ditanggpi. Padahal wartawan media ini yang hendak mengonfirmasi telah melapor kepada pegawai piket bahwa ada Wartawan ingin konfirmasi. Wartawan meunggu selama kurang lebih 1 jam. Kepala dinas rupanya enggan bertemu wartawan. Saat itu Kepala dinas berada di ruanganya. Sampai berita diturunkan belum ada konfirmasi pihak catatan sipil SBB terkait masalah kekosongan blangko tersebut.*** DOD
