KABARTERKINI.NEWS- Ikatan Penulis Juranalis Indonesia( IPJI) cabang Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merasa tidak dihargai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskom-info) Kabupaten SBB.
Hal ini diakui lansung oleh Ketua IPJI SBB R.E Amanupunyo di Piru, Selasa (28/05).
“Cara dan sikap Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten SBB sungguh tidak etis terhadap insan pers di wilayah ini. Segenap pimpinan IPJI SBB apalagi saya, merasa tidak di hargai oleh Dinas komunikasi dan Informatika SBB,” ungkap Amanupunyo penuh penekan saat mengomentari pemberitahuan yang dinilai asal-asalan serta amburadul itu.
Ketua IPJI SBB menjelaskan, kekesalan pihaknya dapat dilihat dari tindakan dinas terkait dengan sengaja membuat selambaran yang ditempelkan di depan ruangan Humas dan Protokol SBB. Didalam tertera tebusan hanya ke ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI sedangkan IPJI tidak.
Padahal legelitas IPJI di SBB jelas bahkan itu dilantik oleh Wakil Bupati SBB Timotius Akerina pada 2017 kemarin tepat di Aula lantai III kantor bupati serta Wakil sendiri yang menjadi pembina dari IPJI sendiri.
“Yang menjadi heran kok kenapa tebusan dari Dinas Infokom SBB tidak ke IPJI, apalagi dalam isi surat edaran itu, terkait wartawan yang bertugas di wilayah SBB dan sebagian besar wartawan merupakan anggota IPJI,” papar dia.
Dipertegas, jika tidak ada tembusan kepada IPJI, maka dipastikan, seruan melalui pemberitahuan tidak akan maksimal.
Kekesalan yang sama juga disampaikan sekretaris IPJI SBB.
M Sanyakit, sekretaris IPJI SBB menyatakan, langkah yang diambil oleh dinas Infokom hanya sebatas skenario dan berpotensi memecah belah insan pers di SBB.
“Saya rasa ada semacam skenario yang sengaja dimainkan untuk memecahkan insan pers di SBB,” endus Sanyakit.
Pernyataan Sanyakit berdasarkan pada tembusan surat pemberitahuan itu yang hanya dilayangkan untuk PWI sedangkan IPJI tidak.
Padahal menurut dia, sebagian besar insan pers di SBB tergabung dalam organisasi tersebut.
Sanyakit kemudian mengomentari perihal cara penyampaian informasi yang terkesan dikerjakan asal-asalan.
“Seterusnya khusus edaran yang buat dengan tujuan untuk memberitahukan wartawan juga sangat tidak beretika dan tidak menghargai. Kita ini mitra pemerintah bukan bukan bawahan yang diperintahkan seenaknya,” tegas Sanyakit.
Jika ada sesuatu yang perlu dibahas dengan wartawan dibuat undangan resmi dan bicarakan dalam forum rapat agar didalam itu bisa saling sering tukar pikiran, bukan seenaknya seperti buat selebaran untuk turanamen bola.
“Olehnya itu, kami dari IPJI mewakili wartawan di SBB merasa di lecehkan oleh Dinas Infokom. Diminta segera klarifikasi secara baik, jika tidak, kami dari wartawan dan IPJI akan bertindak lebih jauh,” pungkas Sanyakit.***DK
