KABARTERKINI.NEWS – Kebijakan pemerintah menetapkan gedung Asrama Haji Maluku sebagai tempat karantina bagi pelaku perjalanan dari luar daerah menuai protes warga Waiheru di kawasan setempat.
Penolakan ini berangkat dari rasa takut dan cemas terhadap penularan wabah pandemik corona (Covid-19) yang sudah menyebar luas ke hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia dengan catatan 1.677 kasus positif berdasarkan data terbaru 1 April 2020.
Lalu apa sebenarnya alasan pemerintah memilih Asrama Haji Maluku?
Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis bersama Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku, Hendri M Far-Far memberikan penjelasan kepada warga dibalik alasan mengapa Asrama Haji Maluku dijadikan sebagai lokasi karantina mandiri.
Plt Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis menjelaskan terlebih dahulu bahwa mereka yang melakukan perjalanan dari luar daerah Maluku ke Kota Ambon tidak sepenuhnya adalah orang sakit atau positif terinfeksi virus corona.
Akan tetapi, untuk memberikan penjelasan secara teknis secara medis bahwa orang-orang yang bepergian ke Maluku ini bebas dari corona, maka perlu ada fasilitas yang dapat dijadikan sebagai tempat karantina.
“Jangan berfikir kenapa pemerintah daerah membawa orang sakit datang tinggal di asrama haji. Sekali lagi kami tegaskan, mereka bukan orang sakit. Orang sakit tempatnya di rumah sakit, bukan asrama haji. Mereka orang sehat yang bepergian untuk tinggal sementara di sini serta diberi makan, diperiksa kesehatannya dan selanjutnya kembali ke kampung halaman mereka masing-masing,” jelas Plt Kakanwil dalam pertemuan bersama warga di Asrama Haji Maluku, Waiheru Ambon, Rabu (1/4).
Ia meminta masyarakat Maluku khususnya warga Waiheru sepatutnya ikut membantu pemerintah didalam upaya pencegahan virus corona.
“Tidak kalah penting selalu berdoa, berdzikir dan memohon ampun agar semua dapat terhindar dari virus corona ini,” pinta Plt Kakanwil.
Penjelasan senada disampaikan juga oleh Sekretaris Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Hendri Far-Far. Menurutnya, di tengah situasi bangsa semakin mencekam dengan meningkatnya penularan virus corona di tanah air, maka inilah saat yang tepat pemerintah bersama masyarakat sama-sama bergandengan memutus rantai bencana non alam ini.
Sebabnya, tidak salah Presiden RI Joko Widodo mengintruksikan agar seluruh fasilitas pemerintah digunakan sebagai upaya pencegahan.
Alasan logis berikutnya disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku adalah fasilitas pemerintah daerah sangat terbatas. Karena itu, strategi efektif yang dinilai tepat yaitu menyediakan sarana publik lainnya seperti asrama haji untuk dijadikan tempat karantina warga yang datang dari luar.
“Baik jika orang Maluku yang punya tempat tinggal pribadi masing-masing, tapi bagaimana dengan warga luar yang tidak memiliki tempat tinggal dimanakah mereka akan menjalani masa karantina mandiri,” ulasnya.
“Kita juga tidak ingin virus ini menyebar luas, tapi akan lebih parah kita biarkan mereka berkeliaran memasuki tempat umum akibat tidak adanya fasilitas karantina,” sambungnya memperjelas.
Meski demikian, pihaknya akan memastikan kondisi warga dalam perjalanan ini dengan melakukan pengecekan kesehatan sebelum masuk wilayah Asrama haji dan pastinya penjagaan oleh pihak keamanaan dari unsur TNI/Polri juga dilakukan di lokasi karantina.
Turut hadir mengikuti pertemuan bersama warga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendi Pelupessy yang turut memberikan penjelasan teknis dari ilmu medis, Kapolsek Baguala, Marolan Hutahahean, Camat Baguala Lenny Lekatompessy, perwakilan Dandramil Baguala, pihak Pemerintah Desa serta tokoh agama dan masyarakat Waiheru Ambon.*** Inmas – Zam