KABARTERKINI.NEWS – Rapat koordinasi penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di provinsi Maluku yang berlangsung di ruang rapat Naggala lantai 7 gedung cipta Kementrian Perhubungan RI jalan Merdeka Barat Jakarta selasa (12/11/2019) dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail dan Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku.
Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, dan didampingi oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail itu, guna membahas proyek-proyek strategis guna mendorong percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di provinsi Maluku.
Dalam pertemuan itu, Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas juga menyampaikan kondisi dan kebutuhan di bidang perhubungan di kabupaten Seram Bagian Timur.
Mukti mengajukan sejumlah usulan program yang diprioritaskan dan diharapkan dapat diakomodir dalam program Kementerian Perhubungan secara bertahap mulai dari tahun 2020. Usulan program tersebut antara lain, pembangunan bandara pulau gorom, perpanjangan runway bandara Kufar, perpanjangan Pelabuhan sesar dan pembangunan pelabuhan amarsekaru.
Dari pertemuan ini bupati berharap Pak Menteri dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan sejumlah proyek strategis di bidang perhubungan, baik darat, laut maupun udara, di Kabupaten SBT, sesuai dengan usulan yang ajukan.
Sementara itu, Kadis perhubungan SBT Ramli Kilwarani yang mendampingi bupati seusai rapat koordinasi tersebut kepada cakrawala.co mengatakan, atas dasar usulan program prioritas yang diusulkan oleh bupati SBT tersebut, ia langsung menyampaikan surat ke semua dirjen yakni Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan RI.
“Seusai rapat koordinasi bersama menteri Perhubungan, saya langsung memberikan surat kepada semua dirjen perhubungan dan staf Pak Menteri Perhubungan sesuai dengan usulan program prioritas yang diusulkan oleh Pak Bupati yakni pembangunan bandara pulau gorom, perpanjangan runway bandara kufar, perpanjangan pelabuhan sesar serta pembangunan pelabuhan amarsekaru”, kata Kilwarani.
Kilwarani yakin pasti usulan dan surat yang masuk di dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan darat dan dirjen perhubungan udara pasti direspons secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dari kementrian perhubungan karena bupati sendiri langsung menyampaikan permohonan itu dihadapan menteri perhubungan yang di damping oleh semua dirjen perhubungan, sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 Kementerian lainnya seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR, dan Direktur Usaha Angkutan Baran dan Tol Laut PT Pelni (Persero).
Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan merespons permintaan Gubernur Maluku dan bupati/ walikota untuk mengakomodir sejumlah usulan pembangunan sarana prasarana perhubungan di Maluku. Menteri meminta jajarannya untuk membantu Pemerintah Maluku untuk percepatan penyelesaian dokumen yang masih diperlukan.
Menteri pun menyapaikan komitmennya untuk membantu Maluku melalui sejumlah program penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.
“Kami memahami bahwa ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Mungkin tidak semua usulan akan dipenuhi, tapi kami akan berusaha melihat mana yang menjadi prioritas,” kata Menteri. ***RUL
