KABARTERKINI.NEWS – Luas perairan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 11.935,84 Km2 dan luas daratan 3.952,08 Km2 maka luas perairanya lebih besar dari pada daratan dan merupakan salah satu daerah terluas ke-3 di Maluku setelah Kepulauan Aru dan Maluku Tengah, Kabupaten SBT juga memiliki wilayah laut yang luas namun sayang dari sisi produktivitas hasil perikanan masih kalah jauh dengan daerah lain yang ada di Provinsi Maluku.
Salah satu Tokoh Muda di Kabupaten SBT Junedi Mahad, S.Sos yang juga Bakal Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2020-2024 tersebut mengatakan bahwa Kabupaten SBT masih minimnya produksi dari sektor pariwisata, kelautan dan perikanan ini karena saat ini pembangunan masih lebih mengedepankan dari darat, sedangkan daerah lain seperti di Kota Tual dan Dobo Kapupaten Kepulauan Aru memulai membangun perekonomian dari kawasan pesisir laut dengan memanfaatkan pariwisatanya dan perikanan serta kelautan sebagai kemajuan daerah.
“Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual itu cara membangun dari pesisir laut dari situ baru dibangun daratnya,” kata Mahad saat berkunjung di kampung nelayan Kota Bula, (14/5/2019)
Mahad menambahkan melihat potensi kelautan yang besar ini seharusnya Kabupaten SBT bisa melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh Dobo dan Kota Tual. Persoalan pokoknya adalah masalah manajemen yang selama ini masih mengesampingkan lautan sebagai sebuah potensi.
Dikatakanya, ketertinggalan strategi pengembangan masyarakat pantai yang ada di Kabupaten SBT tidak hanya melihat sebagai masalah sosial dan budaya perubahan ekstrem dalam sistem sosial atau nilai-nilai budaya, melainkan lebih sebagai masalah integral, oleh karena itu penyelesainya perlu dilakukan melalui strategi yang komperensif dengan menempatkan sistem sosial ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat dalam masyarakat Kabupaten SBT.
“Perlu saya katakan bahwa sebagai faktor pendorong perubahan, selain itu peningkatan produktivitas masyarakat pantai lebih menjadi sasaran proses pembangunan di Kabupaten SBT guna memajukan kesejahteraan masyarakat serta menyosong daerah kemanderian daerah secara berkelanjutan,” kata Mantan Ketua KPU SBT itu.
Menurutnya, Tidak ada kata terlambat bagi kita dalam merencanakan sekaligus mengimplementasikan kebijakan publik yang terkait dengan masalah pesisir dan kelautan meskipun baru kita memulai di negeri bertajuk Ita Wotu Nusa harusnya ada perubahan arah pembangunan ke sektor kelautan merupakan angin segar bagi masyarakat pantai.
“Yang saya lihat saat ini masyarakat pesisir pantai kita kurang tersentuh dan seakan di anak tirikan dibandingkan wilayah ataupun sektor lainya, meskipun di akui, seharusnya kita harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten SBT dari pesisir laut dan berdiri tegak di darat,” pungkasnya.
Kata Dia, adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dengan daerah pesisir merupakan salah satu ‘momok’ yang masih menghantui pemerintah Kabupaten SBT hingga saat ini. Ketimpangan pembangunan yang terjadi mengakibatkan roda perekonomian di daerah, termasuk desa pesisir pantai, menjadi tidak berkembang dan berkelanjutan. Berbagai kritik dan saran membangun terus bergulir disampaikan oleh para pakar dan akademisi demi meratanya pembangunan yang terjadi di Kabupaten SBT, khususnya wilayah pesisir.
Mahad juga menyampaikan pembangunan wilayah pesisir khususnya pembangunan perekonomian masyarakat desa pesisir tidak akan pernah lepas dari pembangunan masyarakat seutuhnya.
“Bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah daratan, pembangunan wilayah pesisir masih perlu memperoleh perhatian khusus karena aset serta sumberdaya pesisir dan lautan mempunyai potensi yang besar untuk mendukung pembangunan di daerah ini,” papar laki-laki kelahiran Gorom Day tersebut.
Dari berbagai masalah tersebut, Mahad menyampaikan beberapa solusi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten SBT dalam melakukan pembangunan khususnya di wilayah pesisir, sebagai berikut:
Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan publik baik Perda maupun Perbup, yang dikhususkan dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa pesisir yang berbeda dengan pembangunan masyarakat desa pada umumnya.
Diberdayakannya kelompok nelayan, daerah fokus perikanan dan pariwisata pesisir baik pengelolaan maupun sarana promosi secara menyeluruh. Sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang dan berkunjung ke wilayah ini.
Pemerintah sebaiknya memberikan pembinaan kewirausahaan terhadap usaha yang telah ditekuni masyarakat, serta mengajrkan kepada masyarakat untuk dapat menangkap peluang usaha baru yang bersumber dari potensi kelautan.
Menjadikan desa pesisir ini sebagai desa swasembada mandiri dan Sentra Olahan Hasil Laut, yang nantinya dapat menghasilkan oleh-oleh khas wilayah tersebut.
Ia berpendapat saat ini pemerintah masih beranggapan potensi perairan dan kelautan itu hanya ada satu saja yaitu perikanan tangkap. Padahal disamping itu ada banyak sekali potensi lain yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya setidaknya ada banyak potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut.
“Pemerintah hanya tahu potensi dari laut itu perikanan tangkap padahal masih ada banyak yang potensi lain seperti perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil untuk kemajuan negeri ini kedepannya.**Im
