KABARTERKINI.NEWS– Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang diwakili Asisten I Setda Maluku Samuel Huwae, membuka Fokus Grup Diskusi SKK Migas Papua Maluku (Pamalu), Perkembangan Industri Migas Tahun 2022 di Provinsi Maluku .
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Asisten I Setda Maluku, dirinya menyambut baik FGD ini, serta berharap bahwa perkembangan industri migas yang diselenggarakan oleh perwakilan SKK Migas wilayah Papua Maluku sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi melalui investasi hulu migas bisa berlangsung dengan baik.
Dalam Kegiatan FGD Perkembangan Industri Migas, yang mengangkat tema, Mewujudkan Insentif Non Fiskal Daerah Sebagai Stimulan Investasi Ketahanan Energi, Gubernur menyampaikan 4 hal penting.
Yang pertama, Provinsi Maluku menerapkan kebijakan karpet merah untuk investor.
Artinya adalah, Maluku akan selalu memberikan dukungan penuh atas seluruh pihak yang memiliki komitmen investasi di Maluku.
“Dukungan ini telah terbukti meningkatkan kinerja ekonomi Maluku pada triwulan kedua Tahun 2022 sebesar 4,81% year on year,lebih tinggi jika dibandingkan triwulan pertama tahun yang sama yang tumbuh sebesar 3,70%,”jelasnya.
Kedua, membangun sinergi dan kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dalam mengintervensi permasalahan operasional kegiatan hulumigas, sehingga proses eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam migas yang terkandung di bumi Maluku dapat serta mendorong tumbuhnya perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ketiga, Gubernur meminta Kementerian ESDM untuk melakukan revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2021-2030, agar bisa merealisasikan gasifikasi pembangkit listrik dengan memanfaatkan gas loving di Seram Utara sebagai solusi menjamin keandalan, sistem kelistrikan di Maluku, yang tentunya akan meningkatkan produktivitas masyarakat di masa-masa yang akan datang .
Gubernur juga katakan, hal keempat, yaitu seluruh insentif non fiskal yang telah diberikan pemerintah provinsi Maluku semestinya juga berbuah dukungan dan insentif yang sama dari SKK Migas dan K3S,dalam proses pengalihan Hak PI 10% dari provinsi Maluku khususnya di blok Bula Seram, Non Bula dan Blok Masella.
“Kepada seluruh peserta FGS saya ingin mengucapkan selamat berdiskusi, semoga mampu menghasilkan ide dan gagasan yang bermanfaat bagi Maluku utamanya dalam pengembangan sektor migas,
Hadir dalam FGD ini, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Subagyo, Forkopimda Maluku, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, Abdul Haris, Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Mukti Keliobas, Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT), Daniel Indey.*** TASYA
