KABARTERKINI.NEWS- Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Program Kerja, yang dipusatkan di Swissbell Hotel, Ambon, Kamis (5/12).
Mewakili Gubernur Maluku, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang Membuka dengan resmi Rapat Pleno Program Kerja TPAKD Provinsi Maluku.
Dalam sambutan yang disampaikan Penjabat Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, gubernur memberikan apresiasi kepada Ororitas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku yang merupakan koordinator TPAKD Provinsi Maluku.
Upaya terselenggaranya koordinasi dan stake holder terkait ini dinilai akan meningkatkan percepatan akses keuangan di Provinsi Maluku.
Dikatakan, TPAKD merupakan tindaklanjut dari, radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/Keuda, tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Darah dalam hal ini Gubenur, Bupati dan Walikota, untuk membentuk TPAKD di provinsi/kabupaten/kota bersama –sama OJK di wilayah tersebut.
“Kita ketahui bahwa pembentukan TPAKD, dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan, untuk meningkatkan percepatan akses keuangan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka TPAKD berada di bawah pembinaan, dan koordinasi Gubernur/Bupati?Walikota setempat,” ungkap Guberbur.
Dijelasannya, Berkaitan dengan indeks inklusi keuangan pada tahun 2019 berdasarkan Survey Nasional Literasi Keuangan 2019 yang dilaksanakan oleh OJK mencapai angka 38,03 persen untuk literasi keuangan, dan 76,19 persen untuk inklusi keuangan.
“Dengan demikian target indeks inkluasi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75 persen pada tahun 2019 telah tercapai,” beber gubernur.
Sesuai dengan hasil Rapat Pleno I TPAKD Provinsi Maluku tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019, Program Kerja TPAKD adalah program kerja pertama, multiyear yang meliputi program Inklusi Keuangan, Asistensi Pendirian Peurusahaan Kredit Daerah (PPKAD)-JAMKRIDA Provinsi Maluku.
Kedua, Program kerja tematik TPAKD nasional meliputi, Bisines Matching Industri Jasa Keuangan dengan UMKM, Kredit melawan rentenir dan Kampanye Literasi dan Inklusi Keuangan.
“Selaku gubenur Maluku, Saya berharap melalui rapat pleno TPAKD edisi ke 2 ini, tim mampu membuat program -program dan terobosan baru dalam rangka membantu daerah untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang lebih sejahtera dan memikiki daya saing dalam perekonoman daerah,” harap gubernur.
Gubernur juga berharap, TPAKD mampu mendrong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, yang pad akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” kata gubernur.
Rapat pleno ini menghadirkan peserta TPAKD Provinsi Maluku baik dari Lembaga Jasa Keuagan yang ada di provinsi Maluku, Satuan Kerja Perangkat Daera Provinsi Maluku maupun stakeholder lainnya yang tergabung sebagai anggota TPAKD Provinsi Maluku.*** RISKA
