KABARTERKINI.NEWS – Minimnya upah guru honorer yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten SBB Jamadi Darman.
Ketua DPW/Barisan Muda (BM) Penegak Amanat Nasional (PAN) ini menilai, guna menunjang kesejahteraan guru honorer pemerintah daerah harus lebih proaktif mendorong dan menggenjot anggaran pada dinas pendidikan yang diperuntukan untuk gaji guru honorer yang ada di kabupaten tersebut.
“Pemkab SBB harus mencari solusi untuk menaikkan gaji honorer dengan posnya pada dinas pendidikan,hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di kabupaten Seram Bagian Barat,” ungkapnya.
Sekretaris Fraksi PAN DPRD SBB ini mengingatkan, sesuai aturan 20% dari DAU harus diperuntukan untuk pendidikan. Peruntukan 20% ini pula untuk menjawab nasib guru honorer.
“Perhatian perlu demi meningkatkan kesejahteraan guru honorer, kalau hanya dengan gaji Rp 250.000 perbulan bisa beli apa, itu pun tidak cukup untuk transportasi sebulan,” akui Darman.
Apalagi guru honorer ada yang mendapatkan gaji tiga bulan sekali, ini yang harus proaktif dari pemkab SBB mendorong lewat anggaran untuk kesejahteraan guru honorer yang layak.
Untuk Darman menegaskan agar pemkab SBB jangan menyepelekan dinas pendidikan SBB dari sisi pembagian dana alokasi umum.
Dikatakan Darman, jika kita berharap sekolah yang honorernya lebih banyak dari PNS,dan PNS hanya menghabiskan waktu mereka di ibu kota kabupaten dan tenaga guru honorer hanya dengan gaji Rp 250.000 menjadi penyangga utama pada sekolah tersebut.
“Ini yang seharusnya direspon penuh dengan langkah – langkah yang di ambil oleh pemkab SBB dengan kondisi seperti demikian,” pungkas Darman.
Menutup keterangannya, Darman kembali lagi mengingatkan kepada tim anggaran eksekutif pemda SBB agar jangan sampai memasukan dana BOS dalam belanja rutin dinas pendidikan.
“Hal bisa akan berimplementasi buruk terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten yang di juluki Bumi Saka Mese Nusa, ” tutup Darman.***FIT
