Perihal aksi dari masyarakat Buano Utara, putra Hena Puan, Yudin Hitimala berkordinasi dengan komisi 1 DPRD SBB termasuk pimpinan untuk menyurati pemerintah Buano Utara dan Selatan, camat Huamual Belakang Dinas Pemdes, Bappeda serta pihak BPS guna mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
KABARTERKINI.NEWS– Anggota DPRD kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Yudin Hitimala angkat bicara menyusul aksi demo puluhan warga Buano Utara yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Hena Puan.
Unjuk rasa dilakukan atas ketidak benaran data luas pemetaan wilayah yang di keluarkan oleh BPS Seram Bagian Barat antara Buano Utara dan Buano Selatan kecamatan Huamual Belakang.
Hitimala yang diketahui berasal dari negeri Buano Utara itu mengaku kesalahan bukan ada pada kedua negeri adat bertetangga di Pulau Buano.
Melainkan kesalahan itu ada di tubuh Badan Pusat Statistik SBB.
Kepada media ini, Hitimala mengaku telah melakukan koordinasi ke beberapa instansi dilingkup pemerintahan kabupaten SBB terkait luas wilayah antar kedua negeri tersebut. Ia mendapatkan informasi bahwa luas wilayah itu didapat dari Bappeda.
Sementara pihak Bappeda saat di konfirmasi, Hitimala mengatakan bahwa data luas wilayah tersebut di gunakan semenjak pemekaran kabupaten SBB.
Wakil ketua fraksi partai Hanura ini mengakui merasa lucu terhadap pihak BPS SBB yang menyatakan bahwa luas wilayah tersebut di gunakan sejak 2007 dan bahkan beberapa instansi saling melempar bola seakan tidak satupun dapat mempertanggung jawabkan terkait hal ini.
“kata BPS SBB menyatakan bahwa data luas wilayah ini di gunakan sejak tahun 2007 dan lebih parah beberapa instansi pemerintah saling lempar bola dan tidak ada rasa tanggung jawab, ini kan lucu, ” katanya sambil tersenyum.
Hitimala juga menambahkan dirinya tidak memihak untuk membela buano utara ataupun buano selatan. Dirinya hanya sesalkan dengan kinerja BPS yang keluarkan rilis pemetaan wilayah buano utara yang keliru.
“Sudah keliru, ditambah lagi saling buang bola dan tidak ada rasa tanggung jawab dari beberapa instansi dalam hal ini juga bagian pemerintah setda SBB,” papar dia.
Hitimala meminta kepada Bupati SBB agar memanggil pihak – pihak terkait yang punya kompeten terkait masalah seperti ini.
“Bupati harus memanggil BPS, kabag Pemerintah dan Bappeda untuk sikapi permasalahan pemetaan wilayah Buano Utara yang sama sekali tidak di terima oleh masyarakat Buano Utara sendiri,” harap Hitimala.
Hitimala juga menyatakan sudah berkordinasi dengan komisi 1 DPRD SBB termasuk pimpinan untuk menyurati pemerintah Buano Utara dan Selatan, camat Huamual Belakang Dinas Pemdes, Bappeda serta pihak BPS guna mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Satu hal lagi yg sangat penting bahwa terkait luas wilayah ini sudah ada potensi dugaan korupsi miliaran rupiah bila kelak akan dibuktikan kebenaran luas wilayah antara kedua desa baik Buano Utara maupun Buano Selatan,” akui dia.
Kenapa saya katakan demikian karena penyaluran dana desa salah satu indikatornya adalah luas wilayah,jika buano utara atau buano selatan terbukti mana yang data luas wilahnya tidak benar maka ada indikasi korupsi keuangan negara atas penyaluran sejumlah dana desa yang indikatornya berdasarkan luas wilayah desa.
Hitimala berharap, agar permasalahan ini segerah di sikapi dengan serius oleh Pemkab SBB sehingga hal hal yg tidak di inginkan akan terjadi sehingga keharmonisan masyarakat buano utara dan buano selatan tetap terjaga.
“Untuk itu saya berharap kepada Pemerintah SBB serius dalam menyikapi masalah ini demi terciptanya hubungan harmonis antara Buano Utara dan Buano Selatan,” kunci dia.**** FIT
