KABARTERKINI.NEWS– Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) telah melaksanakan penilaian Pj. Gubernur Papua Pegunungan pada Selasa (24/10/23).
Dalam Evaluasi dan Pemeriksaan Kinerja tersebut, Pj. Gubernur Papua Pegunungan menjelaskan terkait poin-poin penting seperti; Pertama, Angka Inflasi Saat ini, Kedua, Jumlah Jiwa Stunting, Ketiga, Jumlah BUMD yang Tidak Sehat, Keempat, Jumlah Layanan Publik yang Sudah Ada SOP, Kelima, Pengangguran, Keenam, Kemiskinan Ekstrem, Ketujuh Kesehatan, Kedelapan Penyerapan Anggaran, Kesembilan Kegiatan Unggulan, serta dan teralhir Sepuluh perihal Perizinan.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir menyoroti kurangnya pelayanan publik di bidang kesehatan. RSUD Wamena yang merupakan rumah sakit terbesar di Provinsi Papua Pegunungan, masih sangat terbatas dalam segi fasilitas maupun sumber daya terlebih untuk penanganan penyakit kronis seperti stroke dan penyakit jantung. Tidak cukup sampai disitu, untuk mendapatkan fasilitas yang memadai tersebut, masih banyak Masyarakat Papua Pegunungan yang perlu menempuh akses jalan yang sulit.
“Saya ingin Pak Gubernur beserta teman-teman disana coba dirapatkan, ini kan untuk Masyarakat, bagaimana caranya RSUD Wamena mampu melayani itu (peningkatan fasilitas kesehatan)”, tandas Irjen Kemendagri, Komjen Pol Tomsi.
Di sisi lain, Irjen Kemendagri juga mengamati alokasi anggaran pendidikan beasiswa bantuan studi ke luar negeri yang berlebih untuk dibuat anggaran perubahan. Dari alokasi sebesar Rp91.030.123.998, Papua Pegunungan baru merealisasikan sebesar Rp26.802.051.430,05 atau sekitar 29% dari anggaran untuk 52 mahasiswa.
Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut, dapat lebih membiayai anak-anak di Papua Pegunungan untuk mengenyam pendidikan substansial yang sekembalinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti kedokteran, keperawatan, serta pertanian.
“Jangan (hanya) andalkan yang dari Jawa, tetapi sekolahkan anak-anak (Papua Pegunungan),” ujar Irjen Kemendagri yang percaya bahwa anak-anak Papua Pegunungan juga mempunyai potensi.
Dana Bansos yang kecil juga tidak luput dari fokus Irjen. Padahal diketahui Papua Pegunungan sebagai salah satu provinsi baru hasil pemekaran, masih menduduki salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Irjen Kemendagri bahkan mengizinkan jika terjadi penambahan anggaran pada alokasi bansos ini.
“Asal jangan dikorupsi, tolong dibagikan ke warga yang (benar) miskin tadi”, tegasnya.
Selanjutnya, Irjen Kemendagri mengingatkan agar Papua Pegunungan segera berbenah dan meminta paparan terkait apa-apa yang telah dikerjakan dari kekurangan-kekurangan yang ada pada evaluasi dan penilaian triwulan selanjutnya.
“Yang nyata, yang dirasakan oleh rakyat”, tutup Irjen Kemendagri.*** ROEL
