KABARTERKINI.NEWS -Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, Direktorat Jendral Bea Cukai Maluku laksanakan Dialog Sinergi dengan masyarakat Latuhalat di Namalatu Beach, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sabtu (14/12).
Dialog teraebut dibawah sorotan tema “Pengelolaan dan desa dan pemberdayaan IKM Desa Latuhalat. Dan Dialog Ini dilaksanakan kaitannya dengan hari anti korupsi sedunia yaitu semua dunia merayakan hari anti korupsi pada tanggal 9 Desember yang Acaranya baru dilaksanakan hari ini.
“Kami hadir disini untuk bisa mendengarkan apa-apa yang bisa kami bantu karena kami yakin kementerian keuangan adalah bagian dari pemerintah yang hadir disini sebagai pemerintah daerah” jelas Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi Maluku, Erwin situmorang.
Dilanjutkannya, organisasi di kementerian keuangan adalah mengontrol semua dana dari Pemerintah Pusat (Pempus), kemudian dari pajak yang bisa pastikan semua penerimaan perpajakan bisa kita manfaatkan bersama dalam mengolah kekayaan Negara dan jangan jadikan sebagai ajak korupsi.
Sementara itu, Asisten II Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Robby Silooy mengatakan peningkatan hari anti korupsi sedunia 2019 diharapkan bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan dengan tindakan implementasi langsung guna mengampanyekan gerakan anti korupsi.
“Desa latuhalat merupakan salah satu desa di Kota Ambon yang mendapat predikat sebagai pengelola dana desa terbaik dan telah mendorong pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Desa selain dari sektor hasil laut dan Perikanan,” pungkas Silooy.
Dirinya menyampaikan, partisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa dan bisa memberikan manfaat percepatan pengembangan ekonomi di sektor-sektor produktif, misalnya sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil budidaya perikanan desa wisata dan lainnya turut menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengentaskan kemiskinan dan membuat masyarakat menjadi lebih maju. (Riska)
Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Drona Koedoeboen mengatakan, dalam rangka memperingati hari anti korupsi maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur (Wagub), Barnabas Orno punya visi yang jelas yaitu terkelolanya Maluku secara jujur dan adil.
Perlu adanya Keterbukaan Informasi Publik lewat semua anggaran pemerintah yang digunakan oleh badan publik baik itu instansi pemerintah maupun swasta wajib hukumnya diberikan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah bersama masyarakat mampu mengontrol agar pemerintah maupun dari masyarakat Supaya apa yang diinginkan yaitu manfaat negara dalam hal ini keuangan manfaat untuk pembangunan itu bisa berlangsung lebih baik,” pungkasnya.
” Saya selalu sampaikan kepada Para staf desa agar bekerja dengan jujur dan segera melaksanakan pengelolaan yang transparan terhadap dana desa,” jelas Raja Latuhalat.
Dilanjutkannya, jangan ada yang ditutup soal dana desa karena apabila terjadi kesalahan maka hal ini bisa bawakan sampai pada proses hukum.
“Saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat punya hak untuk komplain tapi dia lebih dengan sopan ke Kantor Desa atau Saniri Negeri,” terangnya.***Riska
