KABARTERKINI.NEWS – Kepala Ombutsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat mengatakan Gubernur harus rajin masuk kantor.
Hal ini diungkapkan Hasan kepada Kabarterkini.news di depan Kantor Gubenur Maluku, Selasa (12/11).
Dirinya menambahkan tugas pihaknya yakni sebagai lembaga mengawas kinerja dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan sebagainya. Tetapi kalau Gubernurnya tidak masuk kantor, bisa terjadi bukan Maluku menuju zona hijau, melainkan bisa turun yakni masuk ke zona merah lagi.
“Kami banyak mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Gubernur jarang ada di kantor, jadi kami datang untuk mengecek. Dari Gubernur Maluku, Murad Ismail dengan Wakil Gubernur Muluku, Barnabas Orno dilantik, kami belum pernah audence bersama,” ungkapnya.
Hasan menambahkan, sudah dua kali pihaknya mengirim surat untuk audence tapi dari Gubernur minta disposisikan untuk Wakil Gubernur.
Apapun yang terjadi bahwa pelayanan publik itu harus maksimal, dikatakannya, pihaknya selalu kesulitan untuk bertemu beliau karna beliau tidak ada di kantor.
“Kita harapkan bahwa kedepan standar pelayanan publik hasil pelayanan kita yang merah dua tahun berturut-turut kemudian kuning, mudah-mudahan 2019 ini bisa naik menjadi hijau. Tetapi dengan kondisi seperti ini saya yakin tidak mungkin zona hijau, pasti turun dan bisa-bisa balik ke merah lagi,” pungkasnya.
Oleh karena itu, kedepan kita harus bekerjasama agar melihat hal-hal pelayanan publik apa yang kurang. Terutama dengan kondisi gempa sekarang ini, banyak laporan ketika penyaluran bantuan yang begini dan begitu, banyak pengungsi yang kekurangan air bersih. Tidak hanya itu, ada juga bagaimana koordinasi dibidang pelayanan pendidikan dan kesehatan mereka, bahkan di Seram Bagia Barat (SBB) itu ada pengungsi yang ditelantarkan. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan.
“Gubernur semetara berkoordinasi dengan Mentri Perhubungan untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan dengan Presiden di hotel santika kemarin. itu juga penting untuk kepentingan kita. Tapi kalau misalnya suda tidak ada waktu di Jakarta, kembali ke tempat untuk pelayanan-pelayanan publik di Kabupaten/Kota yang terlihat kurang bagus,” tungkasnya.
Dengan demikian pihaknya berharap agar Gubernur harus stand by di tempat.*** RISKA
