KABARTERKINI,NEWS – Kehadiran setnas PK KPK di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengkroscek masalah sistem dalam prosedur pengelolaan anggaran,masalah unit pelayanan barang dan jasa serta masalah data kepala keluarga miskin yang ada Di Kabupaten Seram Bagian Barat.
” Kunjugan setnas PK KPK ada dua agenda salah satunya dinas sosial Kabupaten SBB untuk verifikasi data kepala keluarga miskin untuk mendorong peningkatan status ” Ungkap Kepala Inspektorat SBB Abdullah Fakaubun Kepada Media ini Kamis ( 12/9 ).
Dikatakan Fakaubun, Ada dua versi data kepala keluarga miskin, yang pertama bahwa jumlah anggota masyarakat miskin kita di SBB sebanyak 117 ribu jiwa dan sangat tinggi itu, sementara data pada Dinas Sosial Kabupaten SBB sebanyak 24 ribu jiwa,
” Ini akan menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan verifikasi secepatnya mungkin. dan itu secara nasional bukan cuman saja terjadi di SBB, secara nasional itu disampaikan oleh pak ketua tim setnas PK KPK tadi itu ada sekitar 28 juta jiwa data kepala keluarga miskin di Indonesia sendiri datanya tidak valid.” Pungkas Fakaubun
Ditambahkannya, Kehadiran tim ini mendorong kita di SBB untuk secepatnya memvalidasi data minimal untuk tahun, sekitar 5 atau 6 kecamatan terlebih dahulu dan di susul lagi kecamatan lain untuk di selesaikan.
” Warning dari tim setnas PK KPK harus ada progres sampai dengan bulan Desember Jadi data yang tidak valid harus ada perubahan,artinya menurutnya data warga masyarakat miskin pada NIK dikonek justru tidak ada,apakah memang orangnya masih ada atau tida lagi itu yang akan kami bentuk tim untuk verifikasi” Cetusnya
Lanjutnya, dan tahun-tahun mendatang nanti KK miskin di SBB ini sudah dipastikan siapa orangnya dan akan terdaftar pada databes itu harus jelas, sehingga setiap perencanaan pembangunan pemerintah terhadap penanggulangan KK miskin ini berbasis ke databes yang ada. Sehingga tidak asal membuat perencanaan tapi perencanaan harus sesuai dengan databes yang ada.
Dan pembentukan tim verifikasi akan melibatkan beberapa instansi inspektorat, Dinas Sosial, Capil, Bappeda dan BPJS Kesehatan” Tutup Fakaubun***FIT
