Kabarterkini.news— Benjamin Thomas Noach dan Agustinus Lekwarday Kilikily berkomitmen melayani masyarakat serta membawa kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjadi kabupaten yang sejahteraan.
Komitmen itu disampaikan dalam acara rama tama serta syukuran pelantikan di salah satu resto di kota Ambon, Senin (26/4/2021) malam.
Sebagimana diketahui, keduanya resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Periode 2021-2026 oleh Gubernur Maluku Murad Ismail di Kantor Gubernur Maluku.
Bupati MBD, Benjamin Noach kepada wartawan mengaku telah menyiapkan sederet misi untuk menjadikan Kabupaten MBD menjadi kabupaten yang sejahtera, mandiri dan berlandaskan budaya.
“Visi misi yang ada sebenarnya bunyinya berbeda-beda tetapi intinyanya adalah bawa kita ingin Maluku Barat Daya itu terjadi kesejahteraan dan kemakmuran tetapi akar budayanya tidak hilang. Jadi sejahtera, mandiri tetapi diatas landasan budaya Maluku Barat Daya”, ujarnya l.
Terkait dengan Participating Interest (PI) Blok Masela, Ia menjelaskan, bahwa hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23, yang mengatur bahwa kewenangan Bupati hanya sampai 4 mil, kewenangan Gubernur 12 mil, sedangkan lebih dari itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Mereka mau kasih atau tidak, itu terserah. Bagi saya, rakyat Maluku Barat Daya harus mendapat manfaat dari tambang itu dan kita siapkan rakyatnya bukan kita teriak-teriak soal PI”, tandasnya.
Disinggung terkait kesiapan MBD untuk pertambangan Blok Masela, Benjamin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan sumber daya manusia dan membuka universitas di Kabupaten MBD dan sementara ini, mereka sedang dalam proses untuk membuat universitas itu menjadi universitas negeri.
“Di tambang itu tidak hanya butuh orang tambang, tambang itu butuh sarjana teknik yang hebat, tambang butuh dokter yang hebat, tambang butuh sarjana hukum yang hebat, tambang butuh sarjana tambang yang hebat, jadi tidak harus sekolah tambang”, terangnya.
Menurutnya dana yang disiapkan untuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) itu akan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Untuk operasionalnya biasanya berkisar 6 sampai 7 miliar tetapi untuk angka yang pastinya saya belum tahu, tetapi fisiknya atau infrastrukturnya akan tetap kita bantu”, paparnya.
Dirinya menambahkan, Ia menginginkan birokrasi yang profesional. Untuk itu, setelah dilantik menjadi Bupati periode 2021-2026 tentunya juga Ia akan merubah birokrasi dalam pemerintahan di Kabupaten MBD.***
