Pemuda Etnis Nusantara di Bula Demo Bupati SBT

Kabar Daerah News

KABARTERKINI.NEWS– Badan Koordinasi (Bakorda) Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (Pena) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menggelar aksi demo di halaman depan kanntor Bupati SBT, Selasa (16/7/2019).

Masa aksi mempermasalahkan lelang jabatan dan pentahapannya.

Untuk diketahui lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah SBT dimulai semenjak tanggal 28 November 2017, diikuti dengan memasukan berkas pendaftaran.

Selanjutnya seleksi administrasi pada tanggal 13-14 Desember, kesehatan dan psikotes pada 14-15 Desember, kompetensi bidang pada 18 Desember, rekam jejak/wawancara 19-20 desember dan hasil seleksi dan pelaporan 21 desember 2017.

Dari sekian Lelang Jabatan yang dilakukan Pemda SBT, hanya 7 Pejabat eselon II saja yang baru dilantik, diantaranya Kepala Bapeda, Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan, Perikanan, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas Pariwisata. Namun selebihnya sampai saat ini belum dilantik.

Rata-rata yang belum dilantik merupakan OPD yang sangat strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Ketua Bakorda LSM Persaudaraan Pena Kabupaten SBT, Samsul Bahri Kelibay Mendesak Pemda SBT untuk segera mengumumkan hasil lelang jabatan eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten SBT.

Dikatakanya, Hal tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan merupakan bagian dari komitmen Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Fachri Husni Alkatiry dalam melakukan reformasi birokrasi.

Kelibai menyatakan, semakin cepat diumumkan lelang jabatan maka lebih bagus, supaya jabatan yang kosong segera terisi sehingga pelayanan ke publik semakin baik. “Jadi penting sekali jabatan defensif dalam sebuah organisasi pemerintahan,” ucapnya.

Dalam orasinya Kelibai mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati, agar tuntutan yang dimaksud dan salah satunya adalah segera mendefinitifkan Pimpinan Organisadi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten SBT.

“Lelang jabatan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, namun saat ini sekitar tujuh yang baru dilantik di kecamatan Pulau Gorom pada beberapa bulan lalu,” ujar Kelibai yang juga Ketua DPC Kombatan SBT itu.

Dalam hal ini kata Kelibai, yang juga Pemuda Asal Kabupaten SBT tersebut selalu mendukung semua kebijakan pemerintah, asalkan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pembangunan semakin baik di Kabupaten SBT.

Kelibai juga mengatakan penting bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk segera mengumumkan hasil lelang jabatan dan menetapkan secara definitif pejabat yang lolos seleksi. Dengan harapan, agar pengelolaan birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

“Pimpinan OPD harus segara didefinitifkan agar pengelolaan birokrasi dan pelayana publik dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dapat tercapai di Kabupaten yang kita cintai bersama,” ungkap Kelibai.

Selain hasil lelang jabatan, masa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi aspirasi mereka diantaranya :

  1. Mendesak Bupati Seram Bagian Timur agar segera mengumumkan hasil lelang Jabatan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
  2. Mendesak Bupati Seram Bagian Timur agar segera membentuk tim khusus untuk menginvestigasi keterlambatan Pencairan Dana Desa.
  3. Mendesak Bupati Seram Bagian Timur segera mencopot Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana mesti dalam dunia Birokrasi.
  4. Mendesak Kejari Kabupaten Seram Bagian Timur agar segera Mengusut Tuntas Perjalanan Dinas di semua Pimpinan OPD yang berstatus Plt.

Selain itu, Kelibai juga menyikapi persoalan lambannya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah yang merupakan bagian dari kelemahan besar para Pimpinan OPD lingkup Pemda SBT.

Apa yang menjadi tuntutan kami semuanya berdampak pada keterlambatan pembangunan di Daerah ini. Olehnya itu, Bupati dan Wakil Bupati SBT, harus mengambil langka cepat untuk menyelesaikan persoalan ini, akui dia.

“jika dibiarkan, maka semakin memperparah Pemerintah Daerah dibawah Kepemimpinan Abdul Mukti Keliobas dan Fahri Husni Alkatiri,” terangnya,” pungkasnya.*** Baim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *