KABARTERKINI.NEWS– Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Drs. Moh Yasin Payapo curhat persoalan kinerja wartawan di kabupaten tersebut. Dirinya mengkalaim, selama ini wartawan hanya memberitakan hal-hal buruk terhadap pemerintahan yang tegah dipimpinnya tersebut.
Keluh bupati itu disampaikan dalam pembukaan sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Hotel Amboina Piru, Kecamatan Seram Barat, Selasa (26/3).
Dalam acara yang dihadiri perwakilan Kementerian Informasi dan Teknologi (Infokom) RI tersebut, Bupati menyatakan telah melaporakn sejumlah wartawan kepada dewan pers di Jakarta soal pemberitaan miring terhadap dirinya.
“Saya merasa kesal dengan informasi yang sampaikan oleh adik – adik wartawan yang salama ini melihat sisi buruk, dan juga itu tidak benar, padahal pemerintah daerah SBB telah membangun infrastruktur,” ungkap Bupati.
Ketua DPD Hanura Provinsi Maluku itu pun menyinggung soal wartawan tanpa berita di SBB. Kalaupun ada kata Payapo, hanya segilintir orang yang kontennya terkesan menjatuhkan pemerintahan.
“Padah wartawan di SBB banyak datang di kantor bupati. Alhasil tidak ada berita, kalau ada itu pun mengarah ke pemberitaan buruk, yang belum tentu benar,” papar Bupati dalam sambutannya.
Dikatakan, nyatanya, pemerintah telah membuka akses jalan di Kecamatan Inamosol yakni Desa Rumberu, Rumbatu dan Manusa , Kecamatan Waisala, dan Kecamatan Taniwel Timur.
“Otomatis rakyat SBB bisa keluar dari keterisolasian. Berita yang ada malah melawan fakta seperi itu ” Ujar Payapo.
Dirinya menyayangkan sikap wartawan. Padahal wartawan harus menyampaikan kepada masyarakat atau puplik seperti apa yang telah dilakukan Pemda selam 2 tahun menjabat.
“Berbagai daerah yang mengalami keterisolasian telah dibuka saat ini. Keterisolasian itu sejak zaman kemerdekaan,. Namun kini masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan baik,” jelasanya.
Bupati juga mengendus terkait ketidak kreatifanya profesi “Kulit Tinta’ di daerah tersebut.Berbagai tempat wisata tidak di publis. Padahal wajib di ekspos agar khalayak tau.
“Bukan hanya mengespos berita yang buruk,” tegasnya lagi.
Dicontohkan, seperti pemberitaan yang dimuat disalah satu media, terkait pemotongan ADD, DD 1,5%. Padahal masalah itu telah diteliti oleh kementrian keuangan dan tidak ada temuan.
“Bahkan karikatur karikatur saya dibuat bermacam macam. Maka dari itu kami dari Pemda SBB telah bentuk tim hukum dan telah dilaporkan ke Dewan Pers, dan Saat ini tinggal tunggu perkembanganya,” ungkap mantan anggota DPRD Provinsi tersebut.
Bupati berharap, terbentuknya PPID di SBB dapat menjadi wahana penampungan informasi dan akan memakai jalur satu pintu untuk proses memberi dan menyampaikan informasi ke puplik.***DOD/FIT
