Anggaran Tidak Jelas ; PPK 11 Kecamatan Ancam Mundur, KPUD SBB Cuek

Kabar Daerah Kabar Nasional News Polri dan TNI

KABARTERKINI.NEWS– Sejak diberitakan tepat hari Selasa 19 Maret 2019 pekan lalu terkait mundurnya ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), hingga hari ini, Senin (25/03/2019) belum ada tanggapan serius pihak Komisi Pemilihan Umum Dearah (KPUD) SBB terhadp aksi tersebut.

Pihak KPUD diprotes secara terang-terangan oleh PPK karena diduga adanya penyelewengan sejumlah dana yang merupakan hak PPK se-Kabupaten.

Seperti yang diberitakan berdasar data yang disampikan dalam pers konfres tanggal 19 Maret lalu, Ikram Wailisa, Ketua PPK Kecamatan Seram Barat yang mewakili 11 Kecamatan di Kabupaten SBB menyatakan, selama ini Pihak Sekertariat KPUD SBB tidak transparan dalam Anggaran yang di kucurkan ke PPK dan PPS sehingga menjadi keluhan PPK di sentero kabupaten SBB.

Dicontohkan, untuk PPK Kepulaun Manipa misalnya, hanya dianggarkan Rp. 200.000, – sebagai biaya Transportasi dalam Konsultasi hal-hal menyangkut Kerja PPK di KPUD SBB. Namun sangat tidak masuk akal dimana letak Geografis Manipa merupakan daerah kepulauan yang menggunakan Transportasi Laut dan Darat untuk mencapai kantor KPUD SBB. Artinya biaya tersebut tidak sebanding dengan ongkos perjalanan pada umumnya.

Hal lain, Bimtek KPPS Hanya diminta kurang lebih 2 orang ditiap KPPS. Hal ini tentu menyulitkan tingkat penyelangara. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yakni Pilgub dan pilkada. Dimana Bimtek dilaksanakan 5 sampai 7 orang. Padahal semua tahu betapa harus ada bimbingan khusus dalam pengisian B.A jenis C.1 di rekap yang diplenokan di Tingkat PPK.

Demi menekan anggaran Bimtek, KPUD SBB hanya minta perwakilan 2 orang saja. Padahal Pemilu 2019 jauh lebih besar gaungnya dibanding Pilgub/Pilkada beberapa waktu lalu.

“Maka permohonan mundur dihari ini adalah bentuk protes. Dimana KPUD SBB tidak transparan soal anggaran,” ungkap Wailisa waktu itu (Selasa 19 Maret) di Aula Gereja Elohim Piru.

Diduga KPUD Hamburkan Uang Dalam Konser Musik

Beruntun berita perihal ketidakjelasan anggaran di kantor sekretriat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten SBB. Pada tanggal 20 Maret, sejumlah kalangan di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu angkat bicara.

Mereka menduga KPU SBB menghambur-hamburkan uang dalam Konser Musik Pemilih Berdaulat Rakyat Kuat yang diselenggarakan oleh KPU SBB pada tanggal 14 Maret lalu. Sebagian kalangan berpresepsi KPU SBB menggunakan dana operasional untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

“KPU SBB mendatangkan artis ibu kota Jakarta tidak mungkin didatangkan dengan secara gratis saja. Pasti ada kesepakatan pembayaran honor artis untuk mengisi acara apalagi artis sekelas ibu kota Jakarta,” akui Sumber yang namanya enggan untuk dipublis (identitas di meja redaksi), Rabu (20/03/2019) lalu.

Dirinya menyayangkan realitas KPU SBB dalam menghadapi dan menjalani pentahapan Pemilu 2019. Disaat penyelenggara tingkat bawah mengeluh dengan haknya yang belum direalisasikan, KPU SBB malah melaksanakan KONSER MUSIK dengan datangkan artis ibu kota Jakarta, yang diperkirakan menelan anggaran ratusan juta.

Prespektif sebgaian kalangan terhadap realitas para PPK se-Kabupaten SBB kompak melayangkan somasi, akibat dari kelalain KPU SBB tidak memenuhi kewajibannya. Apalagi hingga saat ini belum ada konfirmasi atau pelurusan masalah.

“Paling tidak menjelaskan alasan mengapa sehingga adanya keterlambatan dengan biaya tersebut,” jelasnya.

“saya menduga anggaran biaya pleno tingkat PPK dan PPS dan biaya operasional sewa komputer dan printer hilang atau dipotong bulan Februari 2019 yang ditilep. Kami minta Sekretariat KPU SBB jujur dan transparan soal anggaran itu,” tegasanya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, tim media ini belum mendapat rilis resmi pihak KPUD SBB dalam menanggapi atau mengklarifikasi ancaman mundur 11 PPK tersebut. Ketua dan jajaran komisioner KPUD SBB sulit ditemui tim media ini.*** TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.