KABARTERKINI.NEWS– Setelah melakukan aksi demo di Kantor BPS Kabupaten Seram Bagian Barat beberapa waktu lalu. Hari ini, Senin (09/12). Msa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli (APPMP) itu menduduki kantor Bupati dan DPRD SBB.
Dalam aksi demo di depan kantor Bupati SBB. Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli Negeri Buano Utara mendesak Bupati Seram Bagian Barat segera membentuk tim dari pemerintah kabupaten dalam rangka meninjau kelapangan untuk melakukan pengukuran dan perhitungan ulang atas luas wilayah antara Negeri Buano Utara dan Desa Buano Selatan.
Masa juga kepada Bupati untuk memanggil dan mengevaluasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni kantor kecamatan Huamual Belakang, Bagian Pemerintahan, Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Pusat Statistik.
Panggilan sejumlah instasi tersebut untuk mengevaluasi kinerja BPS yang kemudian dinilai telah mersahkan masyarakat.
Bupati SBB juga didesak afar dapat mengintruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan perubahan atau penghapusan terkait data luas wilayah negeri Buano Utara dan Desa Buano Selatan yang nyatanya hoax dan membodohi publik tersebut.
Aksi demo dilakukan kurang lebih tiga jam lamanya, mewakili Bupati SBB Sekda SBB Mansur Tuharea menerima delegasi kurang lebih 20 orang untuk lalukan mediasi
Dalam mediasi dikatakan Sekda SBB Mansur Tuharea Soal tuntutan, kami Pemkab SBB akan meninjau dan mendata kembali agar masalah soal batas wilayah akan selesai, dan soal data karena tidak singkroniasi data dari BPS dan Pemkab SBB sehingga terjadinya kejanggalan.
Sekda kepada masa aksi berjanji akan meyampaikan tuntutan mereka kepada Bupati SBB. Sekda bahkan menegaskan akan memanggil kedua pimpinan desa, baik Buano utara maupun Buano selatan untuk membahas masalah soal batas wilayah itu.
Selain melakukan aksi di depan kantor Bupati SBB, ratusan warga Buano Utara kembali menduduki Kantor DPRD SBB. Di DPRD, masa aksi Meminta kepada DPRD SBB agar memanggil kepada kepala BPS Seram Bagian Barat Camat Huamual Belakang, Kabag Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala BAPEDDA dalam rangka menyelesaikan persoalan ini.
Menjawab tuntutan masa aksi, ketua DPRD SBB, Rasyid Lisaholit menyatakan akan berkordinasi dengan Komisi I agar dapat memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang dimintakan.
“DPRD akan panggil BPS, Kabag Pemerintahan, Pemdes dan Bappeda Kabupaten SBB guna sama – sama mencari solusi soal masalah ini,” singkat Lisaholit.***FIT
