Konflik Lattu-Hualoy, Edwin; Ini Kegagalan Pemkab SBB

Kabar Daerah Kabar Nasional News

KABARTERKINI.NEWS- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae menyatakan, ketidak-berhasilan alias gagalnya pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dibawah pimpinan Moh. Yasin Payapo tercermin dari jatuhnya korban baru usai insiden Februari 2019 lalu di Lattu dan Hualoy.

“Yang sangat kami (DPRD) sayangkan adalah, kejadian tersebut sampai pada titik menghilangkan nyawa orang. Ini yang saya kira merupakan kegagalan dari pemerintah kabupaten khusus SBB, sehingga masih ada saja bentrok antar kedua desa bertetangga itu,” ungkap Huwae, Senin (06/05) kemarin.

DPRD Provinsi Maluku meminta kepala daerah untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya adalah konflik antar warga yang kerap terjadi di Maluku, seperti konflik antara warga Desa Latu dan Hualoy, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

“Oleh karena itu saya berharap, para kepala daerah, baik bupati/wali kota, camat dan kepala desa itu bisa lebih proaktif dengan memfasilitasi persoalan-persoalan ini secara baik,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae, Senin (6/5/19).

Pernyataan Ketua DPRD Provinsi Maluku ini, terkait dengan tewasnya Syamsul Lussy (38), seorang warga Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat lantaran dianiaya pada Sabtu (4/5) siang.

Akibat jatuhnya korban jiwa itu, warga Desa Hualoy yang tidak terima melakukan pemalangan jalan dengan cara pengecoran menggunakan batu dan semen.

Hal ini menyebabkan, warga yang hendak menuju Pulau Ambon dari Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi terhalang.

Menurut Edwin, tidak semua masalah itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku.

“Mana tanggung jawab seorang bupati, camat dan kepala desa sehingga masalah tersebut tidak sampai menjadi berlarut-larut,” tegasnya.

Huwae juga berharap, sumber dan akar masalah baik itu di Desa Latu dan Hualoy maupun desa lainnya di Maluku, harus mampu diidentifikasi oleh para kepala daerah tingkat kabupaten, agar masalah-masalah seperti itu tidak lagi terjadi.

“Ini yang saya kira merupakan kegagalan dari pemerintah kabupaten khusus SBB,” tutupnya. Wanted

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *