Hajat Nasional 17 April Tinggal Hitung Hari, Pemuda Muhammadiyah SBB Minta Pemda Buka Mata

Kabar Daerah News Pendidikan

KABARTERKINI.NEWS– Polemik datang bertubi-tubi di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terutama polemik keharmonisan atar sesama warga SBB. Polemik dimaksud ialah, Konflik Komunal terjadi melibatkan sejumlah desa bertetangga di dalam pentahapan Pemilu 2019. Ini kemudian menjadi kekhawatiran tersendiri.

Perihal ini, Pemuda Muhammadiyah SBB angkat bicara, Selasa (19/03). Pemuda Muhamadiyah menekan pemerintah daerah agar segera sikapi dengan serius masalah masalah yang sementara berlanjut.

Tamrin Hitimala, Sekertaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten SBB menyatakan, sebagaimana telah tertuang dalam pasal 2 hingga pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara.

 

“Diantaranya membangun sistem peringatan dini konflik, penguatan kerukunan umat beragama, pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan dan juga pemetaan wilayah konflik melalui penelitian yang komprehensif guna membabat habis akar konflik,” ungkap Hitamala.

Dirinya meminta, rujukan sederhana itu dapat dipakai untuk menggerakan atau pemerintah daerah SBB sendiri berperan aktif untuk sikapi polemik yang ada. Pemrintah SBB juga dapat menggunakan seluruh elemen stokholder yang berkompeten di suatu tempat atau daerah seperti para latupati , tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lakukan langkah mediasi dengan pihak tersebut.

“Diskusi cari solusi untuk selesaikan polimik yang melilit SBB, agar bisa temui jalan penyelesaian, sehingga apa yang di cita citakan oleh pemeritahan Moh Yasin Payapo sebagai bupati dan Timotius Akerina Wakil Bupati dengan visi – misi untuk ” Kasi Bae SBB” dapat terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Apalagi menurut tokoh muda asal pulau Buano itu, saat ini, pentahapan Pemilu 2019 sudah mulai sampai pada puncaknya. Jika saja Pemerintah daerah lambat atau berdiam diri maka terjadi akan terjadi hal – hal yang kita tidak inginkan bersama.

“Kami berharap Pemerintah daerah SBB tolong berfikir yang bijak, selesaikan polemik ini, jangan tinggal diam. Fungsi Pemerintah daerah mengayomi masyarakat bukan sebaliknya,” pinta Hitimala.****DOD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *