Greyce M Patiasina: Politik Itu Pengabdian, Perempuan Harus Ambil Peran

Indonesia Indah Kabar Daerah Kabar Nasional News Politik

KABARTERKINI.NEWS– Srikandi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) salah satu kader terbaik Partai PDI-P, Greyce M Pattiasina menegaskan politik itu pengabdian.

Penuturan calon DPRD Provinsi Maluku Dapil SBB ini menyampaikan penegasan itu keapada wartawan media ini pekan baru-baru ini (13/03/2019-Red).

Hakikat politik menurut dia, ialah menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat, bukan soal laki-laki atau perempuan.

“Saya maklumi pandangan tersebut masih ada karena budaya patriakhi semata,” endusnya.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Pattiasina menjelasakan, bila masyarakat memberikan kesempatan, diyakini perempuan dapat memberikan hasil yang lebih baik karena merekalah yang lebih tahu kesusahan yang dialami keluarga-keluarga.

“Terlebih ibu-ibu rumah tangga yang sesehari mengurus dapur dan mengasuh anak,” tegas Pattiasina.

Perihal mengapa harus lewat DPRD Perempuan seperti dirinya mau berjuang ?, Pattiasina menyatakan, DPRD itu salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tiga tugas pokok: legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Ini peran dan fungsi yang sangat strategis. Bila tugas-tugas ini bisa diperankan dengan optimal, berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat terutama kelompok marginal dan terpinggirkan dapat tersalurkan. Saya sendiri tertarik dan akhirnya terjun ke politik, berawal dari pengalaman saya memperjuangkan kebijakan anggaran pemerintah bagi penanganan HIV/AIDS di Kota Ambon selama 3 tahun. Dan mau tidak mau, kita harus berurusan dengan DPRD yang memegang kunci kebijakan dan politik APBD,” papar Pattiasina.

Lebih jauh dirinya memaparkan, pertanyaan sederhana dari saya, apakah seluruh masyarakat sudah merasakan kehadiran pembangunan secara adil? Bukan hanya basudara kita yang berada jauh terpencil di daerah pegunungan dan pulau-pulau yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi, bahkan yang berdomisili di Ibukota Kabupaten belum tentu menikmati pembangunan secara adil.

Ambil contoh untuk pelayanan dasar bagi masyarakat. Bidang kesehatan serta pendidikan menengah dan tinggi sejauh ini masih dirasakan seperti barang mewah bagi sekelompok masyarakat. Padahal terdapat APBD yang sangat besar, yang semestinya bisa digunakan untuk itu.

Entah dalam bentuk subsidi BPJS bagi masyarakat kurang mampu, atau alokasi beasiswa untuk generasi muda kita. Tapi, kalau semua itu kita berbicara dari luar sistem saja tidak bisa. Kita harus masuk dan mengambil bagian di dalam DPRD untuk mengarahkan politik anggaran DPRD supaya berpihak kepada pelayanan dasar bagi masyarakat.

Target Perjuangan Pattiasina

Saya bermimpi, generasi Maluku yang ada di SBB kedepan adalah generasi yang maju, generasi yang cerdas kesehatannya terjamin, dan itu dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Dan basic untuk mewujudkan semuanya adalah dengan memperjuangkan kebijakan anggaran pembangunan yang maksimal bagi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka memastikan terciptanya sumber daya manusia (SDM) anak-anak muda SBB yang unggul dimasa mendatang.

“Dari sinilah, saya melandasi semua perjuangan dengan perspektif bahwa “Politik itu Pengabdian,” tegasnya.

Kenapa harus SBB, sudah barang tentu saya lahir di Negeri Risapory Leisela Inama Saribuibui (Kairatu) dan besar dengan “kasbi” deng “papeda” Seram sampai sekarang.

Saya mewarisi darah Alifuru Amakele (Rumahkay) dari Ibu. Saya memikul nama Hatutelu (Piru) dari suami. Saya pernah mendampingi para petani Negeri Nuruwe merehabilitasi hutan-hutannya. Pendek kata, dan ini yang terpenting- adalah saya mengenal dengan benar negeri ini, mulai dari Wae Makina sampai Wae Mala dengan segala keluh-kesah pergumulan rakyatnya, berjuang siang malam mempertahankan hidup.

“Itu alasan etisnya,” sebutnya.

Disisi lain, mengacu pada data statistik, ternyata keadaan makro ekonomi SBB masih tertinggal dari daerah lain di
Maluku.

“Tentu hal ini butuh kerja keras dari semua pihak, bukan hanya Pemerintah Kabupaten, tetapi juga Anggota DPRD Maluku dari SBB untuk berjuang memperoleh keadilan anggaran pembangunan di Provinsi Maluku,” pungkasnya.***DOD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *